Arya Gunawan

Icon

Prihatin atas Skeptisisme Media

Dari 10 unsur utama profesi jurnalisme, tiga menempati posisi: upaya menggali kebenaran, kesetiaan kepada khalayak (bukan majikan) karena khalayaklah yang menitipkan amanah dan kepercayaan kepada profesi ini, dan penghormatan tinggi terhadap verifikasi. Sepuluh unsur utama ini diramu berdasarkan riset yang dirumuskan oleh wartawan kawakan Amerika Serikat, Bill Kovach, dalam bukunya yang tersohor, The Elements of Journalism (yang ditulisnya bersama Tom Rosenstiel).

Unsur yang ketiga, yakni verifikasi, sering disebut oleh banyak pengamat dan praktisi di bidang jurnalisme sebagai roh atau jiwa dari jurnalisme. Logikanya jelas: tugas tertinggi jurnalisme adalah menggali kebenaran. Dalam proses penggalian kebenaran ini, profesi jurnalisme memerlukan verifikasi, yaitu langkah untuk memeriksa berbagai informasi, data, fakta, bukti yang dijumpainya di sepanjang perjalanan sebelum sebuah kebenaran dihadirkan ke hadapan khalayak. Verifikasi merupakan langkah lanjutan dari sikap skeptis yang idealnya menjadi sesuatu yang melekat secara alamiah pada diri setiap pelaku profesi jurnalisme.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Filed under: Media

Sakit Soeharto, Sirkus Media

KERUMUNAN pekerja media yang melaporkan perkembangan sakitnya Soeharto belakangan ini bolehlah disebut ”sirkus media”. Istilah yang mulai dikenal pada 1970-an ini merujuk pada liputan media dalam proporsi yang di luar kelaziman terutama dalam hal pengerahan sumber daya, volume berita yang diterbitkan/disiarkan, dan suasana yang terbangun sebagai dampak dari pemberitaan itu.

Sirkus media biasanya dipicu oleh dua unsur utama: besarnya peristiwa yang tengah berlangsung dan nama besar tokoh yang menjadi subyek berita. Sakitnya Soeharto memenuhi dua unsur tadi: kesehatannya memburuk dan ia tokoh yang masih berpengaruh.

Sirkus media pernah muncul dalam berbagai peristiwa. Di luar negeri, misalnya, pada pernikahan Pangeran Rainier dari Monaco dengan bintang film Hollywood Grace Kelly (1956). Juga pada sidang pengadilan atlet bola-tangan Amerika Serikat, O.J. Simpson, yang didakwa membunuh istrinya (1995), atau saat meninggalnya Putri Diana (1997). Contoh lain: skandal perselingkuhan Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky (1998), dan di dalam negeri saat meninggalnya Tien Soeharto (1996).

Read the rest of this entry »

Filed under: Media

Tempo, Asian Agri, dan Jurnalisme Investigasi

William Mark Felt, Sherron Watkins, dan Inu Kencana memiliki persamaan: mereka adalah whistleblower alias pembocor praktek tak terpuji dari lembaga yang mereka kenal baik. Mark Felt adalah bekas Wakil Direktur Biro Penyelidik Federal (FBI) Amerika Serikat. Pada 1972-1974, dia membocorkan kepada wartawan The Washington Post, Bob Woodward, skandal Watergate yang membuat Richard Nixon mundur sebagai presiden. Mark Felt lebih dikenal sebagai “Deep Throat” karena Woodward menutup rapat jati diri sumber rahasianya itu, sampai Mark Felt sendiri mengaku pada 2005.

Sherron Watkins bekas petinggi Enron, perusahaan energi di AS. Pada 2001, dia membocorkan penyelewengan keuangan di sana, hingga Enron bangkrut dan sejumlah petingginya harus berurusan dengan hukum. Adapun Inu Kencana identik dengan sumber informasi tentang sejumlah kebobrokan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tempat dia mengajar.

Vincentius Amin Sutanto bisa masuk kelompok ini. Sebagai orang yang mengurusi keuangan Asian Agri—perusahaan yang terkait dengan Sukanto Tanoto, yang pada 2006 dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya Indonesia—Vincent membocorkan dugaan penggelapan pajak perusahaan itu kepada Tempo.

Read the rest of this entry »

Filed under: Jurnalisme, Media

Menyelamatkan Akar Lapuk Jurnalisme

Dalam pertemuan kita hampir setahun yang lalu, saya mengajukan sebuah preposisi: bahwa pendekatan yang paling penting untuk menggali lebih jauh mengenai “jurnalisme baru” adalah justru “jurnalisme lama”, disiplin lama di bidang jurnalistik yang semestinya sudah mewaris secara turun-temurun, semenjak jurnalisme bermutu (quality journalism) mulai dipraktekkan oleh para wartawan idealis dan pemilik media idealis, sejak awal abad ke-20. Dengan kata lain, usulan saya setahun yang lalu itu adalah “untuk menyelamatkan jurnalisme, marilah kita semua berupaya dengan sungguh-sungguh dan sekuat daya upaya untuk kembali ke akar jurnalisme”. Adapun akar jurnalisme adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal berikut ini:

Misi utamanya adalah mencerahkan khalayak pembaca/pemirsanya, dengan niat untuk mengungkapkan berbagai hal yang penting, relevan, dan diperlukan oleh khalayak yang dilayaninya. Untuk mencapai misi ini maka jurnalisme harus terus-menerus menjaga kemampuannya untuk menggugat, bersikap kritis dan skeptis, tak berhenti mempertanyakan segala hal dan keadaaan, dan berpihak kepada mereka yang tak memiliki suara atau yang berada dalam posisi yang “lemah”. Untuk konteks yang terakhir ini, misi jurnalisme adalah “to comfort the afflicted, and to afflict the comfortable” (ungkapan dari Finley Peter Dune, 1867-1936, seorang wartawan Amerika Serikat yang cukup berpengaruh di eranya).

Senjata utamanya adalah imparsialitas alias mencoba berada di tengah-tengah.

Read the rest of this entry »

Filed under: Jurnalisme, Media

Transparansi Badan Usaha Milik Negara

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada Mei 1998, kelompok prodemokrasi di Indonesia bergegas menyiapkan seperangkat rancangan undang-undang yang dianggap dapat menjamin terbukanya arus informasi setelah dikendalikan lebih dari tiga dasawarsa di bawah pemerintah Soeharto. Ketiga RUU tersebut masing-masing tentang pers, penyiaran, dan kebebasan memperoleh informasi. RUU tentang pers melewati jalan yang relatif mulus, karena hanya butuh waktu sekitar setahun sampai ditetapkan sebagai UU pada September 1999. RUU tentang penyiaran menempuh jalan yang agak lebih panjang, sekitar empat tahun, sebelum disahkan pada November 2002.

Adapun RUU tentang kebebasan informasi harus melewati jalan yang jauh lebih panjang dan berliku. Sejak rancangan pertama diajukan di awal 2001 silam, hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat belum juga mengesahkannya. Penyebab utama tersendatnya proses kelahiran UU kebebasan informasi ini adalah banyaknya kepentingan yang terlibat. Di satu pihak, ada kelompok yang ingin melihat ruang keterbukaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Adapun di pihak lain, ada pihak pemerintah yang secara umum masih khawatir terhadap akses yang luas dan transparan itu, entah karena alasan ketidaksiapan perangkat dan tata laksana, entah karena memang tak ingin praktek-praktek “sulapan dan tak terpuji” yang selama ini terjadi akan tampil telanjang berkat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut.

Read the rest of this entry »

Filed under: Media