Arya Gunawan

Icon

Tiga PR Utama Pers Indonesia

Kemerdekaan pers telah dinikmati sepanjang satu dekade terakhir. Berbagai peristiwa hadir silih berganti mewarnai perjalanan sejarah pers Indonesia sepanjang periode tersebut. Mula-mula pers Indonesia seperti terkesima dan gamang dengan hadirnya era kemerdekaan ini, ditandai dengan berbagai macam proses belajar dan uji coba (trial and error) dalam mengisi era kemerdekaan itu. Para pekerja pers mencari format yang pas dalam cara melaporkan peristiwa, dalam mengemas produk mereka. Masyarakat pun seperti terkesima menyaksikan kemerdekaan yang hadir lumayan tiba-tiba itu, menyaksikan kehadiran sosok pers yang sama sekali berbeda dengan apa yang ada di era sebelum itu. Sejak era reformasi, praktis semua kejadian dapat diberitakan oleh pers, sebagian dengan gaya yang sangat terbuka bahkan vulgar (dalam pilihan berita, sudut pandang penggarapan, penggunaan judul dan kata pada tubuh berita).

Perjalanan ini juga telah diwarnai oleh langkah yang tertatih-tatih, dengan berbagai sandungan yang muncul di sana-sini, termasuk sejumlah kasus serius di mana kemerdekaan yang baru dinikmati itu seperti terancam akan direbut kembali oleh pihak-pihak yang tak begitu bahagia menyaksikan berkembangnya pers yang merdeka tadi. Kini, setelah 10 tahun, tentu banyak hal yang telah dilewati dan bisa dipetik sebagai pelajaran berharga. Salah satu pelajaran berharga itu adalah kesadaran akan betapa pentingnya memiliki kemerdekaan ini, sebagai modal bagi hadirnya dua unsur penting bagi sebuah demokrasi, yaitu transparansi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan negara; dan keterlibatan yang penuh warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka, termasuk aspirasi yang berseberangan dengan suara mayoritas, maupun suara penguasa (sesuatu yang muskil terjadi saat berkuasanya Orde Baru).

Tiga pekerjaan rumah
Menyadari makna kemerdekaan pers ini, maka menjadi sangat penting pula bagi seluruh pihak yang bersinggungan langsung dengan dunia pers (para profesional di bidang media, pengamat dan akademisi di bidang media, serta aktivis pendukung gagasan kemerdekaan pers) untuk merawat dan terus mengembangkan kemerdekaan pers ini sehingga dapat menemukan bentuknya yang kian sempurna. Dalam konteks inilah pers Indonesia, di tengah-tengah peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, perlu melakukan perenungan untuk menarik pelajaran penting itu, sebagai modal bagi perjalanan pada tahun-tahun berikutnya.

Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah besar yang seyogianya dapat dijadikan bahan perenungan. Pertama, mencoba menelaah dengan jujur mengenai seberapa jauh masyarakat merasa memiliki dan berkepentingan dengan hadirnya kemerdekaan pers. Ini sebuah kesadaran yang penting dan perlu, agar masyarakat memahami bahwa kemerdekaan pers bukan semata-mata dinikmati secara sepihak oleh kalangan pers, melainkan juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara umum.

Dengan kata lain, pers harus terus-menerus membangun kepercayaan masyarakat, sebagai imbalan dari berbagai “hak-hak istimewa” yang telah dititipkan dan diamanatkan oleh masyarakat kepada pers. Seperti yang dirumuskan wartawan kawakan Amerika Serikat, Bill Kovach, dalam bukunya yang terkenal (ditulis bersama Tom Rosenstiel), The Elements of Journalism, kesetiaan profesi jurnalisme pertama-tama adalah kepada masyarakat yang telah memberikan “hak-hak istimewa” itu sehingga merekalah yang harus dilayani pertama-tama oleh pers. Bukan pemilik atau majikan tempat jurnalis bekerja. Ini akan menumbuhkan sikap independen yang kukuh, yang kemudian akan memunculkan rasa memiliki dari masyarakat, sehingga masyarakat akan bereaksi jika kemerdekaan pers tengah menghadapi rintangan.

Namun, kelihatannya situasi ideal seperti di atas memang belum hadir secara memuaskan. Masih terasa ada jarak yang terbentang antara pers dan masyarakat. Dua hal bisa dijadikan bukti atas kondisi ini: kerap munculnya berbagai keberatan masyarakat terhadap sepak terjang sebagian kalangan pers dan tidak banyaknya suara pembelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap pers pada saat pers tengah menghadapi ancaman.

Pertanyaan kedua yang menjadi bahan perenungan adalah apakah pers telah melakukan upaya serius untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Ataukah selama ini pers lebih banyak mementingkan dirinya sendiri dengan menuntut hak-haknya, namun seperti abai terhadap kewajibannya (misalnya menjadikan etika sebagai panduan dalam bertindak maupun meningkatkan keterampilan teknis jurnalistik).

Jawaban atas pertanyaan di atas juga masih jauh dari memuaskan. Masih banyak kasus pelanggaran etika jurnalisme yang dilakukan kalangan pers, bahkan oleh anggota pers yang sudah masuk kategori mapan sekalipun. Dari segi kemampuan teknis juga masih banyak penyempurnaan yang diperlukan. Ambil contoh kemampuan untuk melakukan liputan investigatif. Sepanjang kurun waktu setahun terakhir ini saja, pengungkapan hampir semua kasus besar yang melibatkan kepentingan publik dan masuk wilayah liputan investigatif tidak diprakarsai oleh pers. Misalnya kasus yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani (Maret 2008). Lalu kasus yang muncul pada Maret 2009, yaitu kisruh daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 9 April dan kasus dugaan korupsi dana pembangunan Indonesia bagian timur (seperti diungkap oleh politikus Partai Amanat Nasional, Abdul Hadi Djamal, yang kemudian menyeret-nyeret pula nama Rama Pratama dari Partai Keadilan Sejahtera). Tentu saja contoh terhangat adalah kasus yang menyita perhatian kita di hari-hari terakhir ini, yaitu dugaan keterlibatan Antasari Azhar sebagai dalang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Dalam semua kasus penting di atas–hanya untuk menyebut beberapa di antara sederet contoh yang ada–pers lebih banyak bertindak sebagai pemamah informasi yang disampaikan oleh penyidik resmi. Idealnya, perslah yang seharusnya mengambil posisi terdepan mengungkap kasus-kasus tersebut, lalu memberikan tekanan kepada lembaga-lembaga resmi untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang diperoleh pers dalam proses pengungkapan kasus-kasus itu.

Karena jawaban atas dua pertanyaan pekerjaan rumah di atas masih belum sesuai dengan harapan, hadirlah PR ketiga, yaitu perlunya upaya nyata untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai hal yang masih belum ideal itu. Gerakan nyata ini bukanlah pekerjaan ringan, terlebih mengingat betapa memprihatinkan sebetulnya situasi pers Indonesia sebagai sebuah industri secara keseluruhan, karena lebih banyak dari anggota keluarga besar pers Indonesia ini (sekitar 70 persen) berada di wilayah perbatasan antara “ada dan tiada”. Namun, seberat apa pun situasinya dan sedahsyat apa pun tantangannya, tetaplah harus dihadapi, tentu dengan upaya bersama dan bahu-membahu agar usia kemerdekaan pers di negeri tercinta yang tengah mengalami berbagai cobaan berat ini panjang.

Filed under: Jurnalisme

One Response

  1. trijayafmplg says:

    Mas Arya, jangan lupa kalau ada workshop dan pelatihan untuk wartawan di Palembang Trijaya Palembang di undang ya…Salam. Firdaus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: