Arya Gunawan

Icon

Tanggapan rinci atas berbagai komentar atas kritik saya atas “omission of facts” dalam pernyataan anti-bakar buku

Depok, 17 Agustus 2007

Saya menuliskan surat ini sebagai jawaban lebih rinci atas sejumlah komentar yang bermunculan terhadap kritik yang pertama kali saya lontarkan menanggapi naskah pernyataan kelompok anti-bakar buku yang disampaikan secara terbuka ke publik, Selasa 7 Agustus lalu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Perdebatan ini ternyata mendapatkan sambutan lumayan hangat. Tanggapan yang saya terima pun tidak hanya lewat milis, melainkan juga lewat email langsung ke alamat pribadi saya, lewat SMS, atau langsung menghubungi lewat telepon.

Terus terang, sebetulnya semula saya sudah tak terlampau berminat lagi untuk memberikan tanggapan, karena saya merasa poin penting yang saya miliki sudah terutarakan dengan baik, kendati telah ditanggapi tidak tepat oleh beberapa penanggap. Itu pula yang membuat perdebatan ini sudah mulai bergeser dari titik-pusat yang semestinya, bahkan berpotensi untuk bergerak tanpa juntrungan. Bahasa yang dipakai pun mulai menimbulkan rasa tak nyaman pula, termasuk misalnya penggunaan kata “tantangan terbuka” yang ditulis oleh Zen (yang lalu mendapatkan tanggapan keras pula dari Linda, lalu dikontratanggapi lagi oleh Zen dengan nada yang sama kerasnya). Saya sebetulnya sudah merasa “tak enak hati” karena menciptakan situasi yang lumayan absurd. Saya mengkritik, Linda menanggapi, lalu Zen menanggapi dengan tantangan terbukanya. Lalu tiba-tiba muncul tanggapan Linda yang keras terhadap Zen, dan disambut kembali dengan keras oleh Zen. Bukankah ini lumayan absurd? Saya mohon maaf apabila saya secara langsung atau tak langsung telah memicu hadirnya situasi yang kisruh dan kelihatan tak puguh seperti ini.

Lalu Mas Tossi juga menanggapi tanggapan saya atas tanggapan Linda atas kritik saya (wah, kusut ya, namun memang demikianlah kebenarannya), saya balas menanggapi Mas Tossi, termasuk membantahnya karena telah menilai saya ahistoris, padahal tampak jelas bahwa komentarnya itulah yang ahistoris untuk dua hal: pertama, tak menyadari bahwa telah terjadi omission of facts in the first place pada surat pernyataan dari kelompok anti-bakar buku itu, dan kedua karena telah keliru mengenai fakta (sesuatu yang mestinya tak perlu terjadi pada diri wartawan senior sekaliber Mas Tossi), yakni saat dia menyebut bahwa kelompok Manikebu bisa menjawab ketika tengah “berseteru” dengan PKI, Lekra. Ini sudah saya bantah dalam tanggapan saya terhadap Mas Tossi, dan kemudian dipertegas pula oleh Mas GM selaku orang yang mengalami langsung “penindasan intelektual” yang dilakukan PKI, Lekra, Pram, pada masa 1964-1965 itu.

Selain karena alasan pergeseran substansi seperti yang saya sebutkan barusan, yang juga membuat saya mula-mula tak terlalu bulat hati untuk menuliskan tanggapan ini adalah karena waktu yang saya miliki serba tak memadai, karena tengah diburu tenggat untuk beberapa tugas. Namun setelah saya timbang-timbang lagi lebih jauh, saya akhirnya membulatkan hati untuk menyiapkan komentar ini. Ada sejumlah alasan di balik keputusan saya ini, namun yang pasti bukan lantaran saya ingin menyambut “tantangan terbuka” dari Zen. Saya tak begitu suka menggunakan istilah-istilah yang bernuansa agitprov seperti itu (ini tentu saja istilah PKI, “agitasi” dan “provokasi”). Saya membayangkan, jika saya menerima “tantangan terbuka” itu seakan-akan saya tengah bersiap memasang baju-tempur, sebagaimana Maximus (Russel Crowe) mengenakannya di film “Gladiator”, dengan latar belakang reruntuhan Coliseum itu. Atau seperti Muhammad Ali di tengah ring sedang menggosok-gosok sarung tinju yang menutupi kepalan tangannya, bersiap menghadapi lawan-lawannya dari Joe Frazier, George Foreman, hingga Leon Spinks. Padahal yang saya harapkan adalah perdebatan yang benar-benar mengedepankan nuansa intelektual, kendati tengah terjadi perbenturan keras pandangan dan pemikiran.

Alasan saya menuliskan surat ini adalah seperti berikut ini. Pertama, karena saya merasa bahwa saya tengah menegakkan kebenaran. Tentu istilah ini terdengar muluk dan ambisius, dan pasti akan dicerca oleh kelompok yang tak sependirian dengan saya. Mereka pasti akan segera bertanya: “Kebenaran yang mana? Kebenaran versi siapa?” Pertanyaan begini akan mengarah ke debat kusir yang tak berujung, karena masing-masing akan keluar dengan kebenaran versi mereka masing-masing. Saya paham, tak mudah membuat orang berubah pikiran, apalagi jika para penganut pikiran tersebut menggunakan pendekatan taqlid buta alias kacamata kuda sehingga tak membiarkan pikiran lain masuk untuk bersinggungan dengan pikiran-pikiran awal yang menjadi anutan mereka. Tentulah tak mudah membujuk mereka yang berseberangan dengan saya untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka yang selama ini tampak begitu bernafsu untuk membela dan mempertahankan hal-hal yang berhubungan dengan PKI, Lekra, Pramoedya Ananta Toer (seterusnya akan saya singkat dengan PAT, kecuali untuk kutipan langsung dari sumber tertulis). Selama ini, kesan yang muncul pada saya adalah bahwa pembelaan tersebut merupakan sebuah harga mati yang tak akan pernah mereka kompromikan lagi. Dengan kata lain, ada apriori di situ, meskipun bisa dikemas dengan berbagai dalih. Satu komentar (dari Coen Pontoh), misalnya, meminta saya agar kritis. Tanpa diminta Coen, saya tentu saja berupaya sekuat tenaga untuk selalu kritis dalam mencerna informasi, data, opini. Dan kritik saya itu dari awal mulanya sudah berpatokan pada sikap kritis itu, berdasarkan rentang pengalaman, informasi, bacaan, pemahaman, yang saya miliki. Permintaan yang sama ingin saya ajukan pula kepada Coen dan siapapun yang mengambil posisi berseberangan dengan saya dalam perdebatan ini, silakan bersikap kritis juga, bukalah pikiran Anda terhadap argumen dan bukti yang akan saya paparkan di bagian akhir surat saya ini, yang sebagian memang merujuk pada buku “Prahara Budaya”. Saya tidak pernah menganggap buku “Prahara Budaya” sebagai kitab suci, karena saya tahu persis bahwa penulisnya adalah orang berseberangan dengan PKI, Lekra, PAT. Karena itu saya melakukan telaah silang dengan beberapa sumber lain, bukan hanya dari buku itu semata. Dalam data yang akan saya sodorkan nanti, ada pernyataan dari berbagai pihak lainnya pula, mulai dari Rendra, Asrul Sani, hingga Ajip Rosidi, yang “celakanya” memiliki suara yang mirip dengan apa yang disuguhkan oleh buku “Prahara Budaya”: yaitu bahwa pernah terjadi kekerasan dan penindasan intelektual yang mereka kaitkan dengan PKI, Lekra, PAT. Termasuk di dalamnya adalah aksi pembakaran buku. Kalau Anda tak puas juga dengan data dan informasi yang akan saya sajikan di surat ini, silakanlah lakukan studi sendiri dan sebarluaskanlah hasilnya.

Karena tahu betapa beratnya – bahkan hampir mustahil – untuk mencapai tujuan muluk sebagaimana yang saya sebutkan di alasan pertama saya di atas tadi, saya menurunkan sedikit “call” saya, dan “call” yang lebih rendah itulah yang merupakan alasan kedua yang mendorong saya menyiapkan tulisan ini, yakni: setidaknya tulisan saya ini akan tercatat, untuk mengingatkan orang bahwa ada versi fakta lain selain apa yang diyakini oleh mereka yang tak sepakat dengan saya tadi. Ini juga bisa saya jadikan alasan yang agak melankolis dan personal, yakni agar anak-anak saya sekarang, dan keturunan mereka kelak, masih bisa merujuk kembali ke surat saya ini untuk memperkaya khasanah pemahaman mereka terhadap penggalan sejarah negeri dan bangsa mereka.

Masih ada alasan berikutnya, yang lebih sederhana: untuk menambah isi blog saya (aryagunawan.wordpress.com), yang dibuatkan oleh keponakan saya, dan belum sempat juga sepenuhnya saya rapikan dan isi dengan rutin (bahkan tulisan-tulisan lama saya pun belum sempat semuanya saya taruh di sana). Alasan yang lebih sederhana lagi adalah: jika semua alasan yang sudah saya sebut di atas tidak tercapai jua, maka saya anggap saja proses penulisan surat ini sebagai sarana melakukan rekreasi dan menyegarkan pikiran. Belakangan saya memang terlalu dilibas oleh pekerjaan sehari-hari yang lebih banyak melibatkan penyusunan laporan yang “kering” sebagai pekerja di sebuah lembaga di bawah keluarga besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menulis fiksi saja sudah lama sekali tak terkerjakan, bahkan menulis puisi pun sering macet. Mungkin pula karena otak yang mulai tersentuh tangan-tangan osteoporosis alias pengapuran. Mampet. Maka yang paling ringan kelihatannya adalah menulis surat seperti yang saya kerjakan ini.

Semua hal di atas itulah yang akhirnya menggerakkan tangan saya menulis surat ini, di saat saya bisa sedikit bernapas terlepas dari belitan tugas-tugas kantor, di hari libur perayaan ulang tahun kemerdekaan kita. Sejumlah kawan memang sudah menelepon saya sejak beberapa hari lalu, menanyakan mengapa tiada jawaban lanjutan dari saya. Saya hanya bilang bahwa saya tengah mempertimbangkan untuk menyiapkan sebuah surat yang lumayan rinci. Begitu ada waktu lowong, saya akan tuliskan. Dan surat ini adalah hasilnya. Dalam menuliskan surat ini, saya tak akan mampu menghindar dari kemungkinan untuk memaparkan hal-hal yang berbau pribadi, karena saya ingin mengeluarkan semua apa yang terpikir dalam benak saya. Mudah-mudahan masuknya hal-hal yang bernada pribadi ini masih dapat diterima, karena toh tulisan ini saya niatkan sebagai surat, bukan sebuah kertas-kerja ilmiah. Di samping itu, saya merasa perlu menyerempet-nyerempet wilayah pribadi, karena ada pula kiriman email yang isinya bertanya mengenai siapa diri saya. Karena ada beberapa hal yang agak bernuansa pribadi itu pula, saya hendak mengingatkan, bagi mereka yang merasa tak sabar membaca “mukadimah” ini, silakan saja langsung meloncat ke bagian yang agak belakang dari surat ini, karena di sanalah saya akan lebih banyak memaparkan data dan alasan saya untuk menopang pendirian dan posisi saya dalam perdebatan ini.

***

Sebetulnya, dari awal sekali saya sebetulnya sempat merasa agak sungkan untuk melontarkan kritik saya, karena sebagian nama yang ikut menandatangani adalah nama-nama yang saya kenal secara pribadi, sebagian bahkan sangat saya hormati. Mas Goenawan Mohamad, umpamanya, adalah salah seorang yang saya anggap sebagai guru saya dalam hal membaca dan menulis, dan tentu saja dalam hal puisi. Dalam hal membaca, kadang-kadang saya mencoba mendapatkan buku-buku yang dia jadikan rujukan dalam menulis kolom “Catatan Pinggir”-nya. Dalam menulis, kadang-kadang saya mencermati teknik yang dia gunakan saat mengesktraksi sebuah peristiwa atau sebuah pandangan; saya juga mencermati kegemarannya menghidupkan kata-kata Indonesia yang telah lama tak terpakai, padahal kata tersebut begitu indah. Lalu dalam hal puisi. Saya tak tahu persis, apakah sekarang masih ada orang yang hobi menghafalkan sajak para penyair di luar kepala. Saya termasuk dalam kelompok ini. Sejak SD saya sudah membaca sajak-sajak Mas GM, sebagian saya hafal luar kepala (selain sajak-sajak Chairil Anwar, Mas Sapardi Djoko Damono yang juga saya kenal secara pribadi dan saya jadikan guru, dan Pak Taufiq Ismail, terutama sajaknya “Tiga Gadis Kecil” yang dimuat di majalah Horison edisi perdana). Sampai saat ini, di tengah-tengah sentuhan awal tangan-tangan “osteoporosis otak” yang mulai menghampiri saya itu, saya masih hafal dengan utuh beberapa sajak Mas GM, mulai dari “Kuatrin Musim Gugur”, hingga “Di Kota Ini, Kata Orang, Gerimis Telah Jadi Logam”. Tahun 1985, saya menjadi juara pertama lomba baca puisi mahasiswa se-Indonesia, membawakan karya Mas GM, “Dingin Tak Tercatat” sebagai sajak wajibnya (sampai sekarang pun saya masih hafal luar kepala), dengan sajak pilihan “Kucing” karya Bang Tardji Calzoum Bachri. Saya pernah mewawancarai Mas GM di ruang kerjanya di kantor majalah Tempo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat ia tengah gundah begitu keluar pengumuman bahwa majalah Tempo, yang telah dilahirkan dan diasuhnya 23 tahun lebih tiga bulan itu, dibreidel oleh rezim telengas Soeharto, 21 Juni 1994. Saat itu saya masih bekerja sebagai wartawan Kompas. Saya pernah juga diminta Mas GM mengantarkannya dengan membonceng sepeda motor Honda GL saya, saat bubaran acara pembukaan pameran foto-foto majalah Tempo di TIM, menjelang akhir 1994. Dia minta diantarkan ke sebuah rumah di kawasan Menteng, dan lebih merasa nyaman dengan membonceng sepeda motor karena tentu akan sedikit lebih sulit untuk diinteli oleh para intel Soeharto.

Fadjroel Rachman adalah kawan sebangku saya – kami satu jurusan, satu angkatan – di ITB, dan sejak tahun pertama kami masuk ITB (1982) kami sudah terlibat dalam diskusi hangat mengenai sastra, mulai dari Kahlil Gibran hingga sajak-sajak kami sendiri. Juga diskusi mengenai Soeharto dan rezimnya yang sama-sama kami musuhi.

Nirwan Dewanto adalah senior saya di ITB (dua angkatan di atas saya), tempat saya belajar banyak mengenai teori-teori seni yang menjadi salah satu bahan lahapannya, kendati studi resminya adalah bidang Geologi. Saya, Fadjroel, Nirwan (ditambah Kurnia Effendi, Acep Zamzam Noor dan sejumlah nama lainnya seperti Soni Farid Maulana, Moh. Ridlo Eisy) bergiat di Grup Apresiasi Sastra (GAS) ITB, dan sering menghabiskan malam-malam berembun kota Bandung yang ketika itu masih sangat asri (dan tentu saja sangat dingin, tak seperti sekarang yang sangat panas dan pengap), seraya memperbincangkan kesenian yang menjadi kecintaan kami, dihiasi uap dari gelas bandrek dan bajigur yang hangat dan menghangatkan.

Marco Kusumawidjaya saya kenal dari tulisan-tulisannya mengenai perkembangan dan pengembangan kota/arsitektur, lalu juga sempat berkenalan secara langsung saat dia baru dilantik sebagai anggota/ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2006-2009, periode persis setelah saya ikut menjadi anggota DKJ (2003-2006).

Mas Ariel Heryanto, sudah sempat saya kenal sekilas sejak dia menjadi saksi ahli dalam persidangan mahasiswa ITB yang dituduh terlibat dalam penentangan terhadap rezim Soeharto (dikenal dengan “Peristiwa 5 Agustus”, yaitu aksi demo mahasiswa menentang kehadiran Mendagri Rudini ke kampus ITB pada tanggal tersebut, di tahun 1989). Salah satu terdakwanya adalah Fadjroel Rachman yang kemudian divonis bersalah oleh pengadilan kotor rezim Soeharto, hingga kemudian dibuang ke Nusakambangan. Sebagai koresponden Kompas di Bandung, saya meliput jalannya pengadilan. Mas Ariel waktu itu susah-susah datang dari Universitas Satya Wacana, Salatiga, kampus tempatnya mengajar. Saya juga sempat mengunjungi Mas Ariel saat dia mengajar di National University of Singapore, di tahun 1999. Ketika itu saya bertugas sebagai salah seorang juri di Festival Film Singapura. Juga saat dia sudah pindah mengajar ke Melbourne University, di tahun 2001. Saat kunjungan ke Melbourne itu, saya dibawa tur keliling universitas tersebut, untuk sekaligus menapaktilasi kampus dimana almarhum ayah saya juga pernah menuntut ilmu dari tahun 1954 hingga 1958. Saya senang sekali saat dipotret oleh Mas Ariel di depan jurusan Mechanical Engineering, jurusan tempat ayah saya belajar lebih dari setengah abad silam itu.

Linda Christanty lebih dahulu saya kenal karyanya, dari tulisan/laporannya di majalah Pantau maupun lewat karya fiksinya. Baru pada tahun 2005 saya berkenalan langsung dengannya, dikenalkan oleh Andreas Harsono, dalam sebuah acara pertemuan makan malam menjelang pelaksanaan kegiatan bersama antara kantor tempat saya bekerja dan Yayasan Pantau yang dipimpin Andreas, di bidang pelatihan jurnalisme investigatif.

Andreas Harsono, juga kawan lama yang saya kenal saat sama-sama menunaikan tugas jurnalistik di lapangan. Saya menghargai semangatnya menulis, juga dalam membimbing para calon wartawan dan wartawan muda dengan membagi ilmu dan pengalamannya. Saya juga menghargainya dalam hal cara dia membesarkan anaknya, Norman.

Romo Magnis Suseno sudah saya kenal sejak saat masih menjadi wartawan Kompas dahulu, namun tak sempat saya kenal dekat secara pribadi. Saya menghormatinya untuk pemikiran-pemikirannya tentang Indonesia, juga menghormati karya-karya tulisnya. Hari-hari ini saya juga kagum atas sikapnya yang tegas dan berani terbuka menolak menerima penghargaan Bakrie 2007. Alasannya jelas: kelompok usaha Bakrie yang berada di balik kegiatan penghargaan tersebut juga berada di balik kasus lumpur Lapindo yang sudah menyengsarakan begitu banyak jiwa di Porong, Sidoardjo, dan seperti tak punya hati bulat dan tulus untuk mengatasi penderitaan mereka itu. Bagi saya, sikap tegas Romo Magnis menolak penghargaan tersebut merupakan tamparan telak yang sebetulnya luar biasa menyakitkan bagi pihak penyelenggara. Saya percaya pada makna falsafah ini: lebih baik meminta namun ditolak, ketimbang memberi namun tak diterima oleh pihak yang hendak diberi. Jadi, jika ada orang yang hendak diberi namun orang yang hendak diberi menolak pemberian itu, maka itu menandakan hadirnya kondisi yang amat-sangat luar biasa, kondisi yang sudah benar-benar tak bisa ditoleransi lagi. Dalam hal ini, kondisi yang agaknya tak bisa ditoleransi oleh Romo Magnis itu adalah sikap kelompok Bakrie dalam menangani bencana lumpur Lapindo.

Dengan latar belakang seperti ini, sebetulnya agak sulit juga bagi saya saat pertama kali melontarkan kritik saya terhadap naskah pernyataan yang ditandatangani oleh mereka-mereka yang sebagian saya kenal secara langsung itu. Namun saya merasa bahwa memang saya harus menyampaikan kritik itu. Semata-mata dengan niat tunggal: untuk mengingatkan bahwa ada fakta yang semestinya juga dicantumkan oleh para penyusun naskah tersebut, namun tak dilakukan, dengan alasan yang bisa mengundang berbagai dugaan, seperti yang saya kemukakan di beberapa surat saya terdahulu. Dengan kata lain, kritik saya tersebut awalnya hanya sekadar bertanya, hanya ingin mengingatkan. Tentu saja saya tak punya kemampuan mengendalikan kemana kritik itu akan bergerak sesudah saya lontarkan, termasuk pergerakannya hingga memicu perdebatan seperti sekarang ini.

***

Sebelum saya melanjutkan surat ini lebih jauh, saya hendak menegaskan sekali lagi di sini bahwa landasan kritik saya tersebut sama sekali bukan karena dua hal: a) ingin membela Nurmahmudi Ismail; atawa b) ingin menyudutkan PKI, Lekra, PAT. Di dalam naskah pernyataan kelompok anti-bakar buku itu, nama Nurmahmudi memang ditempatkan dalam posisi seakan-akan menjadi “dedengkot” atawa “pemimpin gerombolan” dari aksi bakar buku sejarah yang kemudian ditentang oleh kelompok anti-bakar buku. Posisi Nurmahmudi yang lumayan ditonjolkan seperti itu dapat menimbulkan bias juga bahwa surat pernyataan tersebut sekaligus ingin menyenggol PKS sebagai partai yang telah berhasil memenangkan Nurmahmudi untuk menduduki jabatan walikota Depok. Sekali lagi, saya mengkritik bukan untuk membela Nurmahmudi. Di blognya, Andreas Harsono memuat kritik saya itu, seraya mencatumkan pula atribusi mengenai siapa diri saya (dirangkum sendiri oleh Andreas berdasarkan data yang dia punya, termasuk juga pengenalannya atas diri saya). Namur atribusi yang dibuat Andreas itu bisa disalahpahami, seolah-olah saya pendukung fanatik Nurmahmudi, sehingga orang bisa salah mengaitkan bahwa kritik saya di awal sekali itu lahir atas dasar niat membela Nurmahmudi.

Bunyi atribusi yang disusun Andreas itu begini: Arya Gunawan seorang warga Depok, dimana buku-buku pelajaran sejarah dibakar, bekerja sebagai staf UNESCO sektor komunikasi dan informasi, pernah bekerja sebagai wartawan Kompas dan BBC London. Arya mengatakan dia simpatisan Partai Keadilan Sejahtera serta memilih Nurmahmudi Ismail dari PKS sebagai walikota Depok. Nurmahmudi ikut membakar buku-buku pelajaran sejarah.

Karena itu, saya telah meminta Andreas mengubah atribusi tentang diri saya itu , sesuai dengan teks yang saya siapkan sendiri, sehingga menjadi sbb: Arya pernah menyatakan dia simpatisan PKS serta memilih Nurmahmudi Ismail dari PKS sebagai walikota Depok. Namun sekitar setahun sejak Nurhmahmudi resmi menjabat di bulan Januari 2006 setelah melewati kisruh di pengadilan karena ditentang oleh kubu lawannya dalam pemilihan walikota, Arya menyatakan telah menarik dukungannya karena menganggap Nurmahmudi tidak mampu mewujudkan janji-janjinya untuk memajukan Depok dan warganya; bahkan tampak tak mampu untuk mengubah predikat Depok sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Arya saat ini tengah menyiapkan tulisan berisi kritiknya terhadap kinerja memble Nurmahmudi. Betul bahwa Nurmahmudi menghadapi ganjalan keras dari pihak DPRD Depok yang dikuasai oleh kubu bekas lawannya dalam pemilihan walikota. Namun itu tak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak berbuat nyata bagi kesejahteraan Depok. Dalam konteks ini, tampak bahwa Nurmahmudi setidak-tidaknya merupakan pemimpin yang tak memiliki keberanian cukup untuk menghadapi lawan-lawannya di DPRD.

Dengan atribusi yang baru ini, saya ingin menegaskan bahwa kritik saya terhadap naskah pernyataan anti-bakar buku itu tidak dilandasi oleh keberpihakan pada Nurmahmudi. Saya memang memilih dia sebagai walikota Depok, dan membelanya lewat tulisan panjang saat dia dijegal oleh lawan-lawannya yang menolak mengakui kekalahan dalam pemilihan walikota (saya sendiri belum sempat menaruh tulisan ini ke dalam blok saya, namun bagi yang berminat, tulisan tentang Nurmahmudi tersebut bisa diakses di beberapa situs yang memuatnya: http://keadilan-jepang.org/arsip.php?page=berita&id=250&PHPSESSID=c3ef7ac118b39a5c190ec1c065edc4f2 atau di http://ayahtitarasya.multiply.com/journal/item/14/Kemelut_Pilkada_Depok). Kini saya bukan lagi pendukungnya, justru saya telah masuk dalam barisan warga Depok eks pemilih Nurmahmudi, yang kini kecewa akibat kian kacaunya proses pembangunan (fisik maupun non-fisik) di Depok. Penarikan dukungan saya untuk Nurmahmudi ini juga saya maksudkan untuk memberitahu kepada semua bahwa memberikan “dukungan buta” itu tidaklah elok. Kalau memang yang didukung sudah tak layak untuk didukung, ya cabut saja dukungan itu, tentu dengan argumentasi yang jelas. Begitu pula posisi saya terhadap PAT. Untuk karya-karyanya, saya tak bisa berkomentar lain selain berdecak kagum melihat temanya yang penuh keberpihakan terhadap rakyat kecil, juga melihat cara dia menjinakkan bahasa, menyusun struktur cerita. Jika saya punya suara, saya pasti akan memperjuangkannya mendapatkan Nobel Sastra (sayang dia telah wafat). Namun untuk kelakuannya terhadap lawan-lawan ideologisnya saat PKI berkuasa di tahun 1960-an itu — termasuk aksi pembakaran buku yang saya lontarkan di kritik awal saya itu, dan di surat ini akan saya sampaikan lebih rinci informasinya — saya tak akan pernah melupakannya sehingga setiap ada kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan itu, akan saya gunakan, bukan atas dasar kebencian melainkan atas dasar “perjuangan ingatan melawan alpa dan lupa” (menyitir Milan Kundera dalam bukunya The Book of Laughter and Forgetting). Naskah pernyataan anti-bakar buku itu adalah salah satu kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan lagi fakta sejarah tentang Pram tersebut. Namun tim penyusun naskah tersebut alpa. Itulah yang ingin saya ingatkan: mari kita lawan sang alpa. Sebetulnya hanya itulah yang mendasari saya menulis kritik singkat saya di awal sekali itu.

Saya juga bukan anggota PKS, melainkan sekadar simpatisan karena partai tersebut kelihatan menjanjikan, terutama dengan slogannya “Bersih dan Peduli”, juga karena banyak contoh baik yang ditunjukkan oleh mantan Presidennya, Hidayat Nur Wahid yang kini Ketua MPR. Karena itu, pada pemilu legislatif saya mencoblos PKS. Namun belakangan, simpati saya pun mulai tergerus karena ada beberapa kebijakan dan sikap politik PKS yang kelihatan tak begitu berpihak pada rakyat (atau setidaknya memperlihatkan ketidakberaniannya bersuara lantang membela kepentingan rakyat), misalnya saja dalam kasus kenaikan harga BBM. Bukan mustahil saya akan meninjau ulang posisi saya dalam pemilu 2009, entah mengalihkan suara saya kepada partai lain, atau membiarkan diri saya menjadi golput (ini situasi yang sekuat mungkin akan saya hindarkan). Kecuali jika dalam dua tahun ke depan ini PKS berhasil memperkuat kembali citra dirinya seperti saat sebelum ia menjadi silau, atau setidaknya gamang, dengan “kekuasaan”.

Kritik saya itu pun tak dilandasi niat untuk memojokkan PKI, Lekra, PAT. Sekali lagi, tujuan utama saya hanya ingin mengingatkan orang banyak mengenai adanya fakta sejarah yang belakangan kelihatan mulai dilupakan dan tak dipercaya orang. Tentang PAT sendiri, pertama-tama saya perlu menyebutkan bahwa saya adalah seorang pengagumnya (dalam posisinya sebagai sastrawan, juga dalam hal semangat hidup dan ketekunannya berkarya, namun tidak dalam hal pandangan politik dan cara-cara dia menerapkan atau mewujudkan pandangan politiknya tersebut yang nyaris praktis menghalalkan segala cara, seperti yang akan terlihat di bagian belakang dari surat saya ini). PAT sudah saya kenal sejak SMP. Guru bahasa Indonesia saya (namanya Pak Tugiman) di SMP Xaverius Jambi itu memberikan pelajaran dengan cukup menarik, termasuk dalam memberikan contoh-contoh karya sastra. (saya bersekolah dari SD hingga SMA di sekolah dengan tradisi Katolik yang cukup ketat, sedangkan saya berasal dari Ayah yang Muhammadiyah dan ibu yang Bapaknya adalah Ketua NU Jambi, yang juga salah seorang pendiri Provinsi Jambi. Kakek saya dari pihak Ibu ini sempat memimpin kaum gerilyawan dalam Revolusi Fisik II tahun 1949, rumahnya hancur karena dibom pesawat Belanda, yang juga mengakibatkan seorang anak gadisnya tewas). Saya sudah membaca (beberapa versi lengkap, beberapa hanya penggalannya) “Bukan Pasar Malam”, “Perburuan”, “Keluarga Gerilya”, “Cerita dari Blora” di masa SMP dan juga SMA. Lalu saat mahasiswa, saya membaca “Bumi Manusia” ketika naskah buku itu diedarkan secara klandestin masih dalam versi stensilan, dan saya berhasil memperoleh satu copynya (dengan risiko ditangkap, sebagaimana yang kemudian dialami oleh beberapa aktivis mahasiswa di Universitas Gadjah Mada).

Lalu saya pernah mewawancarai PAT saat saya membuat sebuah program serial untuk BBC, mengenai komunisme. Saat itu, di pertengahan tahun 1995, hampir seharian saya berada di rumah PAT di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Lebih dari itu semua, saya bahkan menamakan anak kedua saya dengan ilham yang dibawa oleh nama salah satu tokoh di salah satu roman PAT, “Arus Balik”. Nama tokoh itu adalah Patra Gading. Saya membaca roman itu di sekitar tahun 1996-1997, saat masih menjadi TKI di BBC London. Beberapa bulan setelah membaca roman tersebut, anak kedua saya lahir, pada sebuah dinihari pukul 03.23, di tengah-tengah musim panas di London, saat matahari mulai menyembul dari balik langit yang abu-abu (saat musim panas, seperti di awal Juli ketika bayi saya ini lahir, matahari muncul lebih awal. Pukul 04.00 biasanya hari telah terang-tanah, dan setengah jam kemudian sudah benderang). Matahari ketika itu berwarna bak gading gajah. Saya namakan bayi saya Rangga Suryagading alias Kuda Jantan yang hadir di kala sang kala berwarna bagai gading. Kata “gading” dari tokoh Patra Gading di roman PAT itu selalu mengusik saya, karena terdengar indah. Dan kebetulan pula jam kelahiran bayi saya itu membuka peluang bagi saya untuk menggunakan kata tersebut sebagai bagian dari nama sang bayi.

Adalah PAT pula yang membawa saya berkenalan dengan RM Tirto Adisoerjo (sang Minke dalam roman besarnya berupa tetralogi tentang kemanusiaan itu). Nama tokoh ini lalu mengusik pikiran saya untuk mencari tahu lebih jauh bagaimana persisnya peranan pers dalam membentuk negara dan bangsa ini, terutama di awal abad ke-20.

Jadi, dengan latar belakang seperti ini, sungguh tak mudah bagi saya untuk kemudian menempatkan posisi PAT secara persis bagi keperluan pemahaman saya pribadi. Di satu pihak, saya mengagumi karya-karyanya (sebagian besar karyanya, di mata saya, masuk dalam kategori bermutu), juga mengagumi semangat hidupnya. Namun pada sisi yang lain saya menemukan hal yang sulit saya terima, dan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan berbagai sepak terjang PAT di masa-masa puncak kejayaan PKI dan juga menjelang kejatuhan PKI di tahun 1965 itu. Semula saya masih mencoba untuk tidak mempercayai bahwa banyak sikap PAT yang sulit untuk diterima orang yang menjunjung tinggi adab dan peradaban. Tentu saja saya dalam posisi yang agak tidak menguntungkan, karena saya belum bisa menyaksikan dengan nalar yang cukup semua peristiwa menjelang September 1965 itu (kendati saya sudah lahir pada masa itu). Dan there is always two sides of a story, bukan? Saya harus mengumpulkan bahan-bahan dari kedua sisi tersebut. Cara yang bisa saya lakukan untuk mengumpulkan perbendaharaan informasi dan data itu adalah dengan merujuk kepada berbagai data dan informasi tertulis, dilengkapi dengan keterangan langsung dari berbagai sumber yang menjadi pelaku ataupun saksi sejarah pada masa itu. Saya membaca buku-buku yang mengambil posisi “membela” PKI, Lekra, Pram, yang kemudian lumayan mudah diperoleh setelah Soeharto undur diri. Di masa Soeharto berkuasa, jika ada kesempatan untuk mencari-cari informasi mengenai penggalan sejarah periode 1960-an itu, selalu saya manfaatkan. Saya banyak juga bertanya kepada mereka yang “terkalahkan” itu, beberapa di antaranya adalah kawan-kawan yang lumayan dekat, yang masih menanggungkan stigma sebagai keturunan dari mereka yang disebut-sebut terkait dengan PKI ataupun Lekra. Saya juga berbicara dengan orang-orang yang berasal dari kelompok anti-PKI. Tentu saja suara dari kedua kelompok yang berseberangan ini sangat bertolak belakang satu sama lain. Sesuatu yang bisa dipahami, karena – seperti yang sudah saya sebutkan di bagian terdahulu di surat ini – masing-masing akan merasa benar dengan posisinya.

Di tahun 1995, saya juga sempat membuat sebuah program seri radio mengenai PKI (semuanya 10 seri dengan durasi masing-masing sekitar 12 menit), saat saya masih bertugas sebagai wartawan BBC. Dalam proses penggarapan program tersebut, saya berjumpa sejumlah narasumber untuk mendapatkan bahan-bahan yang saya perlukan, termasuklah mewawancarai PAT (seperti sudah saya tulis di atas). Saya juga sempat bertemu dengan Rewang di Solo. Rewang adalah salah seorang tokoh tua yang dituduh oleh pemerintah Indonesia terlibat PKI. Kedua-dua orang ini membantah keterlibatan mereka. Lagi-lagi, saya mencoba memakluminya. Lalu saya juga sempat berjumpa dengan seorang pria korban gerakan PKI Madiun tahun 1948. Usianya sudah lumayan lanjut – 70-an tahun – saat saya mewawancarainya di tahun 1995 itu. Saya menemuinya di rumahnya di salah satu sudut kabupaten Madiun, dan dalam wawancara dengan saya itu dia menuturkan pengalamannya yang nyaris dihabisi oleh PKI. Pada sebuah subuh di tahun 1948 itu, serombongan orang yang dia percaya sebagai anggota PKI, menggeledah rumahnya, lalu mengangkuti anggota keluarganya, dan tak pernah kembali. Dia sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di peti penyimpanan padi, yang secara kebetulan tak diperiksa dengan cermat oleh para penggeledah itu. Saya juga pernah mendengar kisah mengenai kekerasan yang dilakukan PKI di Bandar Betsy, Sumatera Utara, dari seseorang yang ayahnya (almarhum) adalah seorang ulama terkemuka di kawasan itu yang menjadi incaran PKI.

Berpegang pada sejumlah informasi yang saya peroleh lewat beragam cara yang telah saya sebutkan barusan itulah saya kemudian mencoba menempatkan posisi PAT dalam kerangka pemahaman saya. Dan kian tahun saya kian sulit untuk berkelit dari kenyataan itu: bahwa saya pada akhirnya lebih percaya kepada fakta-fakta yang mengaitkan PAT dengan sepak-terjang yang bernuansa kekerasan dan penindasan intelektual itu. Ada berbagai keterangan yang menyebutkan mengenai hal ini, berasal dari sejumlah tokoh yang masih bisa diandalkan keobyektifannya dalam bersaksi, meskipun mereka memang berada di pihak yang “menang”, misalnya saja Asrul Sani (almarhum) dan Rendra. Dalam tulisan mereka, yang akan dikutip di surat saya ini, keduanya mengaitkan PAT dengan kekerasan dan penindasan intelektual tadi, termasuk menyebutkan mengenai aksi pembakaran buku. Lalu ada Mas GM sendiri. Di emailnya yang menanggapi komentar Mas Tossi atas kritik saya, Mas GM dengan jernih menyebutkan mengenai penindasan intelektual ini (Mas GM memakai istilah “pemberangusan kebebasan berpikir”), walaupun dia tidak menyebutkan tentang pembakaran buku.

***

Lalu ada buku “Prahara Budaya”, yang memuat informasi mengenai pertentangan ideologi di bidang seni-budaya antara kelompok Manifes Kebudayaan dan PKI, Lekra (menurut buku tersebut PAT terkait dengan PKI, Lekra). Buku ini juga menyebutkan ihwal aksi pembakaran buku yang terjadi di Jakarta dan Surabaya. Tentu saja informasi semacam ini ditolak keras oleh PKI, Lekra, PAT, dan juga oleh mereka-mereka yang berseberangan dengan saya dalam perdebatan ini. Mereka menyebut bahwa “Prahara Budaya” mengandung bias dari pihak pemenang konflik (seperti dikatakan Roysepta Abimanyu), atau semata-mata berisi kumpulan kliping seraya mempertanyakan motif Taufiq Ismail selaku penyusunnya (seperti ditulis Budi Setyono di emailnya. Saya tak paham pertanyaan Budi mengenai diri Taufiq tersebut; apakah dia menyiratkan bahwa Taufiq juga punya keterkaitan dengan Lekra? Saya sarankan pada Budi untuk menanyakannya secara langsung ke Taufiq jika ada kesempatan terbuka untuk itu. Atau mungkin dengan menulis artikel di sebuah media massa?).

Komentar semacam ini terasa naif, sedikitnya karena dua alasan. Pertama, sebagian besar isi buku ini adalah pernyataan langsung dari pelaku-pelaku sejarah pada masa itu, termasuk dari PAT sendiri. Karena sumbernya adalah pernyataan dari para pelakunya secara langsung, maka ia layak dipakai sebagai bahan rujukan untuk melakukan analisis hingga tiba pada sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan yang disodorkan oleh Taufiq Ismail bersama almarhum DS Moeljanto selaku penyusun buku tersebut kebetulan tidak bisa diterima oleh kelompok pembela PKI, Lekra, PAT. Saya sendiri kebetulan bersepakat dengan kesimpulan tersebut; tentu saja tidak semata-mata bersandar pada isi buku “Prahara Budaya” (karena saya memang tak menjadikannya kitab suci sebagaimana yang dikomentari Coen Pontoh), melainkan juga merujuknya silang ke berbagai informasi lainnya yang sudah pernah saya terima sebelumnya (seperti yang sudah saya jelaskan di atas). Dari “Prahara Budaya” kita bisa menemukan sejumlah pernyataan PAT yang menunjukkan betapa keras sikapnya terhadap lawan-lawan ideologisnya. Tengok, misalnya, salah satu satu tulisan kerasnya di lembaran budaya “Lentera” di harian Bintang Timur”: “Dengan bersenjatakan “Berdikari”, “Berkepribadian dalam Kebudayaan” dan “Banting Stir”, pembersihan terhadap penerbit yang menjadi pabrik ideolozi (ditulis seperti ini – Arya Gunawan) gelandangan telah merupakan suatu tantangan bagi semua organisasi kebudayaan yang progresif revolusioner. Pembersihan ini bukan saja akan mengakibatkan terjadinya perkembangan yang sehat dalam pembinaan kepribadian nasional, juga menghabisi perbentengan terakhir musuh-musuh revolusi.” (Cetak tebal untuk kata “pembersihan”, “gelandangan”, dan “menghabisi” dari saya).

Tulisan-tulisan PAT pada masa puncak kejayaan PKI, Lekra itu kerap memakai kata-kata yang bernada keras seperti dua contoh kata di atas, di samping “ganyang”, “kebudayaan setan”, “ideologi setan” dan lain-lain. PAT sendiri adalah seorang manusia pekerja yang gigih, seorang yang ingin mewujudkan gagasan dan pikiran yang dia yakini. Dengan kata lain, dia adalah manusia yang berkiprah bukan saja pada tataran pemikiran, namun juga pada tataran praksis. Dengan logika sederhana, saya menganggap bahwa dia akan mewujudkan apa-apa yang dikhotbahkannya, termasuk hal-hal yang bernuansa kekerasan sebagaimana yang dia paparkan di sejumlah tulisannya itu. Jadi, jika dalam tulisannya dia menyebutkan “pembersihan terhadap penerbit yang menjadi pabrik ideologi gelandangan”, maka cara melakukan pembersihan itu bisa saja dalam bentuk pembakaran buku. Apakah PAT melakukan aksi pemusnahan itu secara langsung? Sejauh ini, PAT maupun kelompok pembela PAT selalu membantah kalau PAT melakukan aksi pembakaran buku, karena menurut mereka tidak pernah ada bukti keras yang menunjukkan PAT tengah melempar korek api ataupun menyulut obor ke tengah-tengah tumpukan buku yang siap dibakar. Namun di mata banyak orang, PAT telah melakukan kesalahan secara tak langsung. Dalam kedudukannya yang berpengaruh ketika itu, dia telah mengajurkan aksi pemusnahan itu. Aksi pembakaran buku itu benar-benar terjadi (seperti yang disebutkan di buku “Prahara Budaya”), dilengkapi pula dengan gambar saat api mulai membara melahap tumpukan buku tersebut (seperti yang saya sertakan di surat saya ini. Gambar ini merupakan reproduksi dari film dokumenter yang direkam oleh Des Alwi, seorang tokoh senior Indonesia asal Pulau Banda, yang menjadi saksi untuk berbagai peristiwa sejarah. Gambar ini telah dimuat pula di majalah sastra Horison edisi Agustus 2006, yang dipersembahkan khusus untuk mengenang PAT).

Dalam konteks ini sebagian kalangan menilai bahwa jikapun PAT barangkali saja tidak melakukan tindakan pembakaran secara langsung, dia menganjurkan dan mengetahui peristiwa itu. Dengan kata lain, dia mungkin tidak melakukan “intellectual violence by commission” (melakukan tindak kekerasan intelektual secara langsung), melainkan “by omission” (alias membiarkan sebuah tindak kekerasan intelektual berlangsung).

Kedua, penyebutan “Prahara Budaya” sebagai mengandung bias pemenang konflik adalah cermin dari sikap tak percaya diri, seraya menyalahkan pihak lain. Bahasa pepatahnya adalah “buruk muka, cermin dibelah”, atawa “diri tak pandai menari, lantai tak rata yang disalahkan”. Kalau memang tak sepakat dengan apa-apa yang termaktub dalam buku tersebut, susunlah sebuah buku tandingan, yang dengan lebih cerdas bisa mematahkan semua kesimpulan yang ada di sana. Saya sendiri akan dengan senang hati dan tangan terbuka menanti hadirnya karya tandingan tersebut. Namun sampai buku tandingan tersebut hadir, saya akan tetap berpegang pada data, informasi dan kesimpulan yang disajikan oleh “Prahara Budaya”. Jadi, sampai ada bukti kuat yang meyakinkan yang bisa menggoyahkan pandangan saya, saya tetap akan menganggap informasi yang saya paparkan di surat ini sebagai versi kebenaran yang saya anut.

Bagi saya, “Prahara Budaya” adalah salah satu rujukan cukup penting di antara amat sedikit rujukan lainnya yang tersedia jika kita ingin mencoba memahami perbenturan ideologis di bidang seni-budaya pada paruh pertama tahun 1960-an itu. Sangat disayangkan, para pembela PKI, Lekra, PAT seringkali menganggap sepi informasi-informasi penting semacam ini, tentu disebabkan antara lain oleh sikap apriori yang dilandasi oleh keengganan untuk mengkompromikan pandangan yang sudah menjadi anutan mereka selama ini. Saya juga menyayangkan orang seperti Mas Tossi, yang telah kenyang makan asam-garam sebagai wartawan, tampaknya tak sempat membaca buku seperti “Prahara Budaya”. Andaikata ia membacanya, mungkin tak perlu muncul kegegabahannya hingga menyodorkan fakta yang keliru bahwa anggota Manifes Kebudayaan bisa leluasa melawan (saya sudah membantah ini dalam surat kontratanggapan saya kepada Mas Tossi tak lama setelah saya menerima tanggapan darinya; dan belakangan kekeliruan Mas Tossi sudah dikoreksi pula oleh Mas GM, sebagaimana yang telah saya sebutkan di bagian awal surat ini). Lumayan mengherankan juga mengapa Mas Tossi tidak sempat membaca buku yang sebetulnya penting ini, padahal dia beberapa kali bolak-balik ke Indonesia, dan punya banyak kawan yang semestinya bisa menyampaikan informasi mengenai keberadaan buku tersebut kepadanya. Seapriori-apriorinya kita terhadap sebuah buku, tetaplah akan ada manfaat yang bisa kita petik saat membacanya. Jika setelah membacanya dia tak sepakat dengan isinya, setidaknya dia bisa menulis resensi kritis terhadap buku tersebut. Atau bahkan menulis sebuah buku tandingan, sebagaimana yang saya anjurkan di atas.

Buku “Prahara Budaya” maupun para tokoh yang mempercayai terjadinya aksi pembakaran buku pada periode 1960-an itu memang tak merinci buku apa saja yang dibakar. Namun poin ini menjadi tak relevan dan tak esensial lagi. Bakar buku tetaplah bakar buku, tak peduli berapapun jumlahnya, sejauh perbuatan itu dilakukan di ruang terbuka dengan harapan mendapatkan perhatian publik untuk menunjukkan dengan gagah telah berlangsungnya tindakan pelampiasan rasa tidak suka terhadap sesuatu yang diwakili oleh buku-buku itu (baik mengenai isinya, ataupun mengenai pengarangnya). Di bagian ini saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa sejumlah orang tak terlalu mempersoalkan apakah PAT melakukan aksi pembakaran buku itu langsung dengan tangannya sendiri atau tidak. PAT tahu ada aksi pembakaran buku, dan tak pernah terdengar dia melarang aksi-aksi itu. Padahal di waktu itu dia adalah salah seorang tokoh yang berpengaruh, dengan suara lantang yang akan didengar oleh orang-orang yang sekubu dengannya. PKI adalah partai politik yang besar dan amat berpengaruh ketika itu; Lekra adalah organnya di bidang kesenian-kebudayaan; dan PAT adalah salah seorang pengurus teras Lekra, sekaligus juga pengasuh lembar budaya “Lentera” di harian Bintang Timur yang secara ideologis sehaluan dengan PKI. Lembar budaya “Lentera” kira-kira setara dengan lembar budaya “Bentara” di harian Kompas, walaupun tentu saja dengan landasan ideologis yang sama sekali berbeda. Lewat “Lentera” itulah PAT melancarkan berbagai serangan terhadap lawan-lawan ideologisnya. Bukannya PAT mencegah tindakan pembakaran buku, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sejumlah pidato dan tulisannya PAT tegas-tegas menganjurkan agar buku-buku dari lawan ideologisnya dimusnahkan. Pembakaran hanyalah cara. Esensinya tetap sama, yakni pemusnahan buku yang berseberangan dengan ideologinya.

***

Berikut ini saya cantumkan beberapa kutipan yang menjadi dasar kritik saya di awal sekali, yang menyebutkan bahwa telah terjadi aksi pembakaran buku oleh PKI, Lekra, PAT. Sekali lagi, keterlibatan PAT barangkali tidak secara langsung, melainkan sebagai penganjur aksi pemusnahan buku dan kemudian melakukan aksi pembiaran manakala tindakan pembakaran tersebut benar-benar terjadi.

A. Buku “Prahara Budaya” (susunan Taufiq Ismail dan DS Moeljanto):

Hal 351 (BAGIAN KEDELAPAN):

Menyusullah kini gegap gempira tuntutan pemecatan terhadap pendukung Manifes di berbagai strata jabatan dan pekerjaan (istilah “revolusioner”-nya retooling, yang di negeri asal bahasa itu tidak dikenal bermakna sebagai yang dikehendaki di sini), penghentian penerbitan majalah Sastra, pelarangan buku-buku, pembakaran piringan hitam Beatles, Koes Bersaudara dan berjenis “ngak-ngik-ngok” semacamnya serta pembakaran buku-buku “kontra revolusioner” lainnya termasuk rampasan dari perpustakaan “setan Amerika” USIS (Jakarta, Surabaya) dan perombakan staf pengajar Fakultas Sastra.

Hal 405-406 (yang mengutip artikel PAT di dalam lembar kebudayaan “Lentera” Harian Bintang Timur, 9 Mei 1965):

Dengan bersenjatakan “Berdikari”, “Berkepribadian dalam Kebudayaan” dan “Banting Stir”, pembersihan terhadap penerbit yang menjadi pabrik ideolozi gelandangan telah merupakan suata tantangan bagi semua organisasi kebudayaan yang progresif revolusioner.

Pembersihan ini bukan saja akan mengakibatkan terjadinya perkembangan yang sehat dalam pembinaan kepribadian nasional, juga menghabisi perbentengan terakhir musuh-musuh revolusi. Sedang di bidang sosial-ekonomi secara edukatif akan membantu penerbit-penerbit Manipolis memasuki form-nya sebagai alat revolusi sesuai dengan tuntutan situasi revolusioner dewasa ini.

Juga di bidang penerbitan, setiap kekalahan pada pihak lawan mengakibatkan terjadinya kemajuan ganda pada kekuatan revolusioner.

Hal 414 (Pandangan Taufiq Ismail):

Dengan sambutan yang hangat, pada halaman pertama dengan garis pinggir tebal, dimuat “daftar buku-buku Manikebu yang dilarang di sekolah-sekolah negeri dan swasta.” Ini menyambung HRM pekan sebelumnya, yang memuat nama-nama buku yang diharamkan karya Takdir Alisjahbana, Hamka, Idrus, dan HB Jassin. (catatan dari Arya Gunawan: yang dimaksud di sini adalah Harian Rakyat edisi Minggu, 3 Oktober 1965).

Lompat satu alinea (tidak saya kutip, karena kurang relevan), terdapat alinea berikut:

Ujar pengantarnya: “Berikut ini kita siarkan buku buku dari Menikebuis-Menikebuis lainnya juga yang dicampakkan dari baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta.”

Hal 415 (Pandangan Taufiq Ismail):

Rasa kebencian gergasi inilah yang mewarnai acara pembakaran buku yang hiruk-pikuk penuh semangat “revolusioner”, sebuah upacara ritual PKI, Pemuda Rakjat, CGMI, Lekra dan ormas-ormasnya yang terutama berlangsung di tahun 1965 di Jakarta dan Surabaya, paling kurang di tiga tempat. Onggokan tinggi buku-buku dilalap api tersebut terutama adalah hasil rampokan dari perpustakaan USIS di kedua kota itu ditambah dengan buku teks universitas yang “oldefo”, dan karya yang dicap “Manikebu” reaksioner (di Bintang Timur diberitakan jumlahnya dua juta buku, yang tentu dilebih-lebihkan secara keterlaluan).

Hal 417 (Pandangan Taufiq Ismail):

Bagaimana bisa menaklukkan kebencian itu? Bagaimana cara dan bisakah diikhtiarkan memadamkan kebencian di hati orang-orang Lekra-Marxis-Leninis, dan sekutu-sekutunya? Pertanyaan itu betapa naif dan mendekati pandir. Yang urgen adalah yang paling dekat saja: bagaimana respons kita bila terdesak dipojokkan terus-menerus karena bidikan fitnah, character assassination, polemik, tarik urat leher, konferensi, musyawarah, pembungkaman, pemecatan, pelarangan penerbitan, pembakaran buku dan piringan hitam, apakah akan terjelma kebencian serupa yang merangsang tindakan pembalasan dendam? Karena Hamka dijebloskan ke penjara, mestikah kita menuntut menjebloskan mereka pula? Karena buku kita dilarang, apakah kita balik menuntut melarang buku Lekra pula? Karena mereka membakar buku kita, lantas kita balas juga dengan membakar buku mereka? Demikianlah?

Jawabannya adalah tidak. Begitu ditiru-ulang kembali apa yang mereka lakukan, maka kita akan sama saja dengan mereka. Bila tenaga yang mendorong gerak mereka adalah kebencian dan kekerasan, maka tenaga yang jadi sumber kiprah kita adalah cinta dan amal saleh. Meniru tindakan mereka berarti mereduksi kepribadian sendiri dan menghalangi transendensi total kita ke hadirat Yang Mahasegala.

B. Majalah Horison, edisi Agustus 2006, yang khusus dipersembahkan untuk mengenang PAT yang wafat pada bulan April tahun yang sama.

Hal 5:

Memuat dua foto hasil reproduksi film dokumenter Des Alwi, seorang tokoh senior Indonesia.

Hal 7 (Tulisan Asrul Sani, dikutip dari Majalah Gatra, 26 Agustus 1995):

Pengarang ini (catatan Arya Gunawan: maksudnya merujuk kepada PAT), dengan gigih tetap bertahan bahwa semua itu fitnah, bahwa ia – baik sebagai pengarang maupun pemimpin Lekra – tak pernah berusaha menindas kebebasan kreativitas orang lain. Kegigihan Pramoedya dalam mengingkari masa lampu ini betul-betul “mengagumkan”. Di hadapan bukti-bukti yang cukup banyak dan jelas, seorang penjahat kambuhan sekalipun akan mengakui kesalahannya. Memang sampai saat sekarang tak seorang pun di antara kawan sejawat Pramoedya yang mengakui tindak-tanduknya di masa lampau. Sitor Situmorang menulis sebuah memoir. Jika orang mengira akan mendapat penjelasan tentang sikap dan perbuatan Sitor semasa Orde Lama akan kecewa dan heran. Karena Sitor dengan gampang melewati masa itu, seolah-olah masa itu tak ada sama sekali. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, jelaslah bahwa kampanye Pramoedya untuk menindas kebebasan para seniman adalah suatu fakta sejarah.

Hal 15 (Tulisan Bokor Hutasuhut, anggota Manifes Kebudayaan). Aliena terakhir tulisan itu sbb:

Sampai akhir hayatnya Pramoedya tidak pernah minta maaf pada sejarah secara terbuka. Orang yang membelanya malah hendak menobatkannya sebagai pahlawan kebudayaan-kesenian atas nama demokrasi. Yang dilupakan orang itu ialah di zaman demokrasi terpimpin Pram memimpin penindasan kreativitas pengarang, menyambut pelarangan buku, membabat penerbit anti komunis dan membakar buku.

Hal 20, tulisan Ajip Rosidi:

Manipol dijadikan ukuran apakah seseorang revolusioner ataukah kontra revolusioner. Dengan ukuran itu, Pram menguliti para sastrawan yang anti komunis sebagai anti Manipol dalam “Lentera”. Karena Manifes Kebudayaan menyatakan sikapnya sebagai penganut humanisme universal, maka Pram tak henti-hentinya menyerang paham tersebut dan Manifes Kebudayaan (yang disebutnya sebagai Manibeku) sampai akhirnya dilarang pemerintah. Setelah dilarang, Pram menteror para penandatangan Manifes Kebudayaan supaya dikeluarkan dari jabatannya dan karya-karyanya dilarang diterbitkan, tulisan-tulisannya dilarang dimuat dalam majalah dan surat kabar.

Hal 29 (tulisan Rendra “Hadiah Magsaysay dan Pramoedya”, dikutip dari Kompas edisi 14 Agustus 1995):

Di Indonesia, PKI dan Lekra mengganyang, menindas, meneror dan membantu pencekalan terhadap para penandatangan Manifes Kebudayaan dan para lawan politik mereka yang lain. Bahkan mereka melakukan pembakaran buku-buku yang dianggap anti revolusi. Dan selama itu terjadi, Pramoedya Anata Toer tidak berbuat apa-apa yang berarti membela para seniman dan cendekiawan yang tertindas, tercekal dan terbentur. Malahan ikut berpidato di auditorium Universitas Gadjah Mada dan menulis di surat kabar yang isinya mendukung aksi PKI dan Lekra itu. Waktu itu ia adalah anggota Lekra yang memimpin lembaga sastranya. Dan terhadap pembakaran buku yang terjadi ia juga tidak mengeluarkan suara protesnya.

Inilah segi-segi ideologi dan praktek politik yang saya tentang dari Pramoedya Ananta Toer, seorang yang sebagai sastrawan tetap saya bela dan kegumi dari dulu sampai sekarang. (catatan dari Arya Gunawan: sikap saya persis seperti sikap Mas Rendra ini).

Hal 32 (Tulisan Taufiq Ismail “Balas Dendam”, diambil dari Kompas edisi 21 Agustus 1995):

Pengarang Hamka adalah sasaran kampanye pemburukan nama sekitar dua tahun lamanya di “Lentera”/Bintang Timur, yang akhirnya dengan tuduhan politik berkomplot akan membunuh presiden dan menteri agama masuk tahanan hampir tiga tahun tanpa pengadilan. Ketika akan disiksa dengan setrum, persis waktu itu Gestapu gagal, dan Buya Hamka bebas.

Beliau diundang ceramah di TIM pada 1969. Antara lain dalam acara diskusi Buya Hamka ditanya tentang dua hal. Pertama tentang pendapatnya mengenai pelarangan buku Pramoedya, kedua bagaimana sikapnya terhadap Pramoedya yang menghancurkan nama baiknya beberapa tahun di ruang seni-budaya “Lentera”/Bintang Timur yang berlanjut dengan fitnah politik berkomplot akan membunuh presiden dan menteri agama, hingga masuk tahanan hampir 3 tahun lamanya. Dia menjawab bahwa dia tidak setuju pelarangan buku Pramoedya karena falsafah hidupnya adalah cinta, dan untuk seluruh penggasakan terhadap nama baiknya, termasuk fitnah berkomplot tersebut, dia sudah memaafkan semua yang terlibat.

Hadirin di teater Arena TIM terdiam hening mendengar keikhlasan yang memancar dari ucapan sastrawan dan ulama besar ini. Banyak yang menitikkan air mata, termasuk novelis Iwan Simatupang.

(catatan Arya Gunawan: saya juga mengambil posisi persis seperti yang diambil Buya Hamka ini, juga yang diambil oleh Taufiq Ismail dalam bagian penutup buku “Prahara Budaya”. Saya meyakini bahwa seyogianyalah kita menjadi makhluk yang pemaaf karena kita tahu akan kedhaifan kita sebagai makluk ciptaan Yang Maha Kuat dan Maha Suci. Namun saya juga penganut paham “memaafkan bukan berarti melupakan”. Let us forgive, but not forget. Sayangnya, banyak kalangan yang melupakan, atau berpura-pura lupa, dan pada saat yang sama melakukan berbagai upaya agar sebanyak mungkin orang mengalami kealpaan ini. Kritik saya sedari awal adalah penentangan terhadap upaya yang ingin membuat semua orang mengalami kealpaan secara berjamaah itu).

Taufiq Ismail sendiri juga sudah melaksanakan secara konkret niatnya untuk memaafkan itu. Tanggal 9 Juni 2000 dia tampil sebagai salah seorang pembicara, berhadapan langsung dengan PAT. Di akhir acara dia mengulurkan tangan kepada PAT, sebagai cermin dari kesediaan mengikuti salah satu kesimpulan dari perdebatan tersebut yakni agar memotong rantai dendam. “Saya mengulurkan tangan kepada Pram, dan dia menjabat tangan saya erat-erat. Saya gembira sekali”, begitu tulis Taufiq Ismail di kalimat terakhir catatannya mengenang PAT di majalah Horison edisi khusus untuk mengenang PAT itu (hal 9).

Demikianlah hal-hal yang dapat saya utarakan sementara ini untuk menanggapi semua komentar terhadap kritik saya tersebut. Sebagai penutup, saya juga ingin menegaskan bahwa cara-cara pembakaran buku itu dilakukan pula oleh ABRI pada periode setelah PKI kehilangan kekuasaannya yang berusia singkat itu. Perbuatan pembakaran seperti itu tentu juga harus dikecam, sama kerasnya dengan kecaman pada PKI, Lekra, PAT yang terkait dengan aksi pembakaran buku di masa-masa kejayaan mereka. Tidak ada pembenaran terhadap aksi pembakaran ABRI tersebut, selain bahwa tindakan itu hanya akan melanggengkan law of relatiliation (sesuatu yang sudah saya sitir dalam tanggapan saya atas email Linda Christanty beberapa hari yang lalu). Saya ingin law of retaliation ini ditukar dengan law of reconciliation, agar kedua kubu yang dulu pernah bertikai sengit, dan mungkin mewaris hingga ke generasi kita sekarang ini, untuk saling memaafkan. Namun bukan untuk melupakan. Ingatan itu harus terus dijaga sebagai bahan rujukan, sebagai bahan pelajaran. Bukan malah dengan sengaja dialpakan, dikaburkan, dikuburkan…

Salam,

Arya Gunawan

Filed under: Uncategorized

5 Responses

  1. Herman says:

    Pak Arya,

    Terima kasih sudah menuliskan ini semua. Ini pengetahuan bagus untuk saya, dan juga generasi yang akan datang. Saya salut Anda masih bisa berbuat adil dalam sejarah macam ini. Pertarungan nilai di mana-mana, saya sedih dimana bangsa sendiri lebih suka saling menghantam. Bukannya sama-sama memajukan bangsa, malah ikut melemahkan satu sama lain, hingga akhirnya bangsa neolib macam Amerika kegirangan melihat mangsanya saling melemahkan.

    Sakali lagi, terima kasih untuk pelurusan sejarah ini. Kata PAT, “Adil sejak dalam pikiran.”

  2. Hallo, Arya! Wah rupanya kau masih hdiup. Apa kabar? Aku enggak bisa membayangkan di acara diskusi ramenya kaya apa, ya? Selamat bertempur kawan!

  3. Pak Arya, Saya kebetulan seorang kader PKS, Saya sangat menghargai tulisan anda, saya melihat anda merupakan orang yang berusaha seobyektif mungkin dalam mengemukakan pikiran-pikiran anda. Sebagai seorang yang mengagumi tulisan-tulisan anda, saya hanya berniat mengingatkan dan mencoba berusaha meluruskan sesuai dengan pengetahuan serta kemampuan saya yang terbatas. Saya hanya ingin membagi pandangan saya terlepas anda setuju ataupun tidak setuju, bahwa manusia adalah makhluk dengan pengetahuan yang terbatas, dan yang menjadi masalah adalah bahwa manusia ketika mengambil kesimpulan menggunakan pengetahuan yang dia miliki. Dalam hal mengambil kesimpulan, ketika telah menggunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan serta dilandasi dengan niat baik, hal ini menjadi sah-sah saja, tapi ini yang saya coba ingatkan bahwa ketika mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan orang lain atau komunitas lain, kita sebenarnya dituntut untuk ekstra hati-hati, karena bisa jadi kesimpulan yang kita ambil dapat membawa dampak terhadap apa yang kita simpulkan, terlebih lagi ketika hal itu menjadi referensi orang banyak. Pak Arya, berkaitan itu, saya hanya ingin memberikan informasi yang terus terang saya sendiri mendapatkannya dari blog yang juga memberikan klarifikasi (mungkin Pak Arya sendiri sudah membacanya: PKS Watch Watch). Dulu saya juga bingung mengapa PKS mengamini kenaikan BBM, dan ternyata jawabannya baru saya temukan sekarang. Ketika belum mengetahui jawabannya, saya sendiri sempat bertanya-tanya, dan karena saya mungkin seorang kader dan berusaha berbaik sangka, saya meyakini bahwa ketaatan dan berbaik sangka dalam Islam adalah sebuah keharusan selama pemimpin tidak menyuruh kepada yang munkar dan kemaksiatan terlebih lagi banyak hal yang mungkin tidak ketahui yang melatarbelakangi keputusan itu, terlepas apakah keputusan itu dapat baik atau buruk, setiap manusia punya potensi untuk salah, tidak terlepas saya, anda, atau PKS sekalipun. Tapi Islam selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu itu di nilai dari niat dan bukan hasil, karena hasil adalah keputusan Tuhan. Ketika kita memulai sesuatu dengan niat yang tulus dan baik, dan melakukan sesuatu yang menurut kita memang sudah yang terbaik, apapun hasilnya burukkah itu atau baikkah itu, kita sama-sama tahu, di mata Allah hal itu tetap berpahala, seperti seorang hakim yang memutuskan perkara dengan berusaha seadil-adilnya dengan melihat segala bukti yang ada, tapi ternyata keputusannya tetap salah, maka di mata Allah SWT hal itu merupakan pahala. Demikian jugalah sebenarnya yang terjadi pada proses kenaikan BBM, saya melihat anda menarik kesimpulan bahwa PKS “sama bejatnya” dengan partai-partai lainnya. Dalam hal ini saya akan konsisten dengan nilai yang saya pegang, bahwa saya berbaik sangka terhadap anda, bahwa anda sudah berusaha seobyektif mungkin dengan segala pengetahuan yang anda punya, tapi perlu anda ketahui bahwa ternyata tidak seperti yang anda simpulkan serta tidak seperti apa yang diberitakan media massa, terlepas mereka sengaja atau tidak sengaja dalam memberitakannya, saya tidak akan men-suudzhoni motivasi media massa. oleh karena itu, saya mengajak anda untuk coba mengakses http://pkswatchwatch.blogspot.com/2005/12/kenaikan-bbm-dan-sikap-pks.html atau sadurannya di blog saya : http://pksmenjawab.multiply.com/journal/item/5/Kenaikan_BBM_dan_Sikap_PKS seandainya setelah anda membaca anda tetap pada kesimpulan yang sama, saya tetap tidak akan menyalahkan anda, kewajiban saya hanya mengingatkan dan berusaha meluruskan bukan untuk merubah, karena berubah itu merupakan keputusan Allah yang Maha Membolak-balikan hati.
    Dulu.. sebelum bergabung di PKS saya pun pernah menjadi kader salah satu partai Islam yang tidak etis jika saya sebutkan, dan ketika saya bergabung, dengan PKS saya mengatakan kepada Pengurusnya di DPD bahwa saya bergabung karena saya simpati dengan cara PKS berjuang dan beramaliah sosial serta tidak menjadikan Islam sebagai kendaraan untuk partai tapi sebaliknya menggunakan partai untuk kemaslahatan Islam dan ummatnya, tapi jika ternyata PKS sama dengan partai-partai Islam lainnya yang hanya mengaku-aku partai Islam tapi kenyataannya sebaliknya maka saya katakan dari awal, Saya akan keluar dari PKS. Tapi Alhamdulillah, semakin saya mengetahui sepak terjang saudara-saudara saya di PKS, saya semakin mencintai mereka, dan sekarang saya kurang lebih telah 3 tahun bergabung dengan mereka. Satu hal yang mungkin saya perlu ingatkan kepada Pak Arya dan mungkin simpatisan ataupun non simpatisan, bahwa kader PKS itu juga manusia dan bukan malaikat, jangan terlalu berlebihan dalam menilai serta berharap terhadap mereka, mereka pun bisa berbuat salah dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ribuan Kader PKS dan tidak mungkin baik semuanya, oleh karena itu jika anda melihat ada hal-hal dari seorang kader yang tidak anda sukai, saran saya, janganlah anda menggeneralisir bahwa semua kader seperti itu, karena dengan demikian anda mempunyai potensi untuk mendzhalimi orang atau mungkin sekelompok orang. Demikianlah, seandainya ada yang salah dari saya, saya mohon maaf, kebenaran hanyalah milik Allah semata.

    Wassalamualaikum wr wb
    Noviar Rustam

  4. dani says:

    Pram Tidak Membakar Buku!

    : Menanggapi Arya Gunawan dan Prahara Budaya dengan (Sedikit) Rinci

    Arya, Jadi kapan sebenarnya Pram membakar buku seperti halnya Nur Mahmudi Ismail?

    Sayang sekali Anda tak bisa menjawabnya dan justru berkelit dengan mengganti frase “Pram bakar buku” dengan frase “mendiamkan / menganjurkan membakar buku”.

    Saya sudah menduga Anda tak bisa menjawabnya. Saya juga bahkan sudah bisa menduga Anda akan berkelit dengan mengganti frase “Pram membakar buku” dengan frase “Pram membiarkan/menganjurkan bakar buku”. Dugaan saya sepenuhnya presisi.

    (Jujur, saya tidak yakin Anda akan mengganti frase “Pram bakar buku” dengan “Pram menganjurkan/mendiamkan pembakaran” jika saya tidak menantang Anda secara terbuka untuk berbicara mengenai perkara ini secara detail – kendati Anda bilang tulisan panjang Anda bukan karena untuk menanggapi tantangan saya).

    Tapi sekadar mengingatkan, tulisan Anda (baik untuk mengkritik materi pernyataan sikap, menjawab Linda atau pun menjawab Aboeprijadi) jelas-jelas menyebutkan Pram “membakari buku-buku lawan ideologisnya”.

    Dan itu dilakukan berkali-kali. Terus menerus dalam tiga tulisan Anda itu (dan baru diganti dengan “membiarkan atau menganjurkan pembakaran” dalam tulisan Anda yang terbaru setelah saya menantang Anda untuk menjawabnya dengan detail).

    Kita tahu semua, seperti apa kelakuan Nur Mahmudi yang pernah Anda coblos dalam perkara ini. Dengan mudah saya bisa sebutkan kapan dan di mana kelakuan Nur Mahmudi itu terjadi. Itulah sebabnya saya menantang Anda secara terbuka. Saya jengah karena Anda terus menerus menyamakan apple to apple antara Pram dan Nur Mahmudi dalam soal bakar-membakar ini

    Kita bisa berdebat soal selisih antara “membakar buku” dengan mendiamkan/menganjurkan pembakaran”. Tapi yang jelas, keduanya tidak persis.

    Dengan terus-menerus mereproduksi frase “Pram membakari buku” (seperti terbaca jelas dalam 3 tulisan Anda: kritik untuk materi pernyataan sikap, jawaban pada Linda, dan jawaban pada Aboeprijadi), saya kahawatir Anda terpeleset pada “ommision of fact”. Karena Pram memang tidak membakar buku (sampai ada yang bisa membuktikannya).

    Sayang bukan jika apa yang Anda sebut sebagai “memukul air di dulang terpercik wajah sendiri” ternyata berlaku pula pada Anda?

    Jika memang tidak bisa membuktikan Pram membakar buku, janganlah katakan itu berkali-kali. Jika Anda hanya bisa membuktikan bahwa “Pram memberangus kebebasan berpikir” atau “mendiamkan pembakaran buku”, cukuplah Anda katakan itu saja dan tak usahlah menggunakan frase-frase berlebihan yang tak bisa dibuktikan koherensinya dengan kenyataan. Itu jauh lebih bertanggungjawab. Barangkali lebih “ilmiah”. Dan yang jelas itu jauh lebih “adil”.

    Dengan terus-menerus mereproduksi frase “Pram membakari buku” pada saat sebenarnya Anda memaksudkan (dan hanya bisa membuktikan) “Pram memberangus kebebasan berpikir atau mendiamkan pembakaran buku”, Anda sama saja sedang mereproduksi jargon-jargon.

    Tidak usah pula menyebut tantangan saya sebagai Agitprop seraya menulis dalam tanda kurung itu sebagai istilah PKI.

    Apa pula itu maksudnya? Apakah Anda sedang mencoba membangun sebuah atribusi (diam-diam) buat saya sebagai orang yang berbahasa dengan nuansa PKI? “Tantangan berpolemik secara terbuka” tidak identik dengan Agitprop, apalagi dengan PKI. Organ-organ jaman behuela, tidak hanya PKI, biasa menggunakan istilah Agitprop, termasuk salah satu musuh besar PKI yaitu Partai Murba. Coba Anda baca Katalog Kepartaian Indonesia yang diterbitkan Kementerian Penerangan pada 1951. Janganlah mulai bikin-bikin atribusi dengan gaya stigmatisasi macam itu lah…. Biasa aja, dong!

    Cara-cara Anda menyebut tantangan saya yang dinyatakan secara terbuka dengan menghubung-hubungkannya dengan “agitprop” dan “PKI” rentan membawa Anda pada laku stigmatisasi. Saya berprasangka baik Anda tidak sedang ingin membangun atribusi (diam-diam) bahwa saya “seperti PKI”, tapi cukup jelas, cara-cara macam Anda itu sering kita dengar sebelum 1998.

    Jadi, Bung Arya, jika memang Anda tidak mampu membuktikan kapan dan di mana Pram membakar buku, tak usah pula Anda terus menerus mereproduksinya. Carilah parafrase/kalimat yang Anda anggap jauh lebih koheren dengan kenyataan dan yang dengan mudah pula Anda membuktikannya.

    Kita tidak makin cerdas dan jernih menyikapi sejarah dengan mereproduksi terus-menerus jargon-jargon, seperti juga kita tidak bisa melawan lupa dengan cara begitu.

    Orang harus membayar apa yang ia perbuat dan orang tak bisa diminta membayar apa yang tidak ia lakukan.

    ****

    Arya,

    Sekarang, mari kita omong-omong sebentar tentang buku “Prahara Budaya” yang disusun oleh DS Moeljanto dan Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail.

    Saya tidak apriori dengan “Prahara Budaya”, tapi saya tidak percaya begitu saja dengan buku “Prahara Budaya” dalam upaya memahami PKI-LEKRA-Pram.

    Buku itu melulu diisi sisi keburukan PKI-LEKRA-Pram. Siapa pun yang pernah membaca buku “Prahara Budaya”, akan terjerat oleh kesan betapa ganas, bahaya, dan biadabnya PKI-Lekra-Pram. Propaganda Orde Baru tentang komunisme sebagai mahluk jahat seperti satu partitur dengan buku “Prahara Budaya”. Tidak berlebihan jika saya bilang buku itu disusun dengan cara propaganda, bukan dengan semangat ilmiah untuk menemukan “kebenaran”.

    Jika ada orang yang bertanya pada saya buku apa yang berhasil membangun kesan betapa ganas dan berbahayanya Lekra-PKI-Pram, salah satu yang akan dengan tangkas saya sebutkan adalah buku “Prahara Budaya”.

    Itu pula yang saya alami ketika membaca “Prahara Budaya” di awal-awal masa kuliah dulu. Kesan saya ketika itu, betapa jahat dan sama sekali tak ada nilai positifnya PKI-Lekra-Pram. Saya yang dibesarkan dalam kultur bahasa Indonesia yang baik dan benar ala Orde Baru, terperangah membaca artikel-artikel dari para pendukung PKI atau Lekra yang menggunakan gaya bahasa provokatif dan “gila-gilan”.

    (Jadinya, saya pun tidak heran jika Arya Gunawan – yang juga dibesarkan dalam kultur pendidikan yang memuja bahasa Indonesia yang baik dan benar — menanggapi subjek postingan saya yang berjudul TANTANGAN TERBUKA BUAT ARYA GUNAWAN dengan memberi komentar sebagai tulisan “bernuansa agitprov” dan pada saat yang sama masih merasa perlu menulis dalam tanda kurung “ini tentu saja istilah PKI”. Karena saya menggunakan gaya bahasa bernuansa Agitprop yang merupakan istilah PKI dan dengan demikian saya -– secara tidak langsung — dianggap “bernuansa PKI”. Bah, macam mana pula kejernihan membaca sejarah dan melawan alpa dilakukan dengan gaya pukul rata macam begini, Bung?)

    Belakangan, setelah saya membacai langsung koran Harian Rakyat (milik PKI), Bintang Timur (yang lembar budayanya, Lentera, dipegang oleh Pram), Abadi (milik Masjumi) atau Duta Masjarakat (milik NU) apalagi Indonesia Raja pimpinan Mochtar Loebis, saya baru sadar bahwa gaya bahasa macam itu memang menjadi “cara wicara” (type of speech) ketika itu. Gaya bahasa macam itu memang mencerminkan dengan baik semangat zaman ketika itu yang dipenuhi semangat berpolemik, tantang menantang, hantam menghantam.

    Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dengan baik sekali membangun kesan bahwa bahasa itu sebagai cermin kepribadian ganas PKI-Lekra, yang ia sebut sebagai gaya bahasa “caci-maki” dan “propaganda”, tetapi pada saat yang sama Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail juga menggunakan gaya bahasa yang tidak kalah agitatifnya, seperti “mesin penyerangan untuk Manikebu”, dll.

    Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail tidak pernah menyebut-nyebut bahwa jika pun harus dicari orang yang dimintai pertanggungjawaban atas gaya bahasa yang agresif dan agitatif itu, Soekarno tidak bisa tidak tersangkut-paut dalam perkara ini. Soekarno adalah orang yang punya kemampuan membentuk “cara-wicara” dan gaya bahasa. “Prahara Budaya” tak pernah menjelaskan konteks ini secara jernih.

    Arya benar bahwa “Prahara Budaya” memuat tulisan-tulisan langsung para pelaku sejarah ketika itu. Tapi, keberadaan tulisan para pelaku sejarah, tidak serta merta membuat “Prahara Budaya” menjadi cukup berwibawa untuk dijadikan rujukan memahami sepakterjang PKI-Lekra-Pram secara utuh dan proporsional.

    Sebabnya, “Prahara Budaya” hanya memajang tulisan-tulisan para pelaku sejarah ketika itu dengan penyuntingan yang tidak begitu jelas teknik dan metodenya. Sementara pada saat yang sama, Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dan DS Moeljanto bisa dengan leluasa menuliskan kesimpulan, tafsir, dan pernyataan-pernyataan apa pun yang ingin ia suarakan.

    Ini kentara, saya contohkan salah satunya, pada pengantar dia pada bagian kelima “Prahara Budaya” yang ia upayakan untuk bisa mencitrakan betapa para penyair Lekra memang menghamba pada Lenin dan Komunisme dan bahkan dianggap sudah tahu peristiwa 1 Oktober 1965.

    Dia menyebut puisi penyair Mawie yang berjudul “Kutunggu Bumi Memerah Darah” yang dimuat pada Maret 1965 sebagai bukti (saya kutipkan tulisan Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail) “karena rupanya dia sudah tahu sebelumnya”. Maksudnya, penyair Mawie dianggap sudah tahu bahwa akan terjadi pertumpahan darah pada 1 Oktober 1965.

    Ini propaganda, saya kira, karena terlalu berlebihan menyebut Mawie tahu akan terjadi pertumpahan darah pada 1 Oktober 1965, apalagi Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail tidak pernah menjelaskan argumen atas tuduhannya itu dalam sebiji kalimat pun. Dengan memvonis penyair Mawie sudah tahu peristiwa 1 Oktober 1965 jauh-jauh hari sebelumnya, kita dikesankan untuk percaya bahwa mereka semua memang terlibat, atau setidaknya, tahu.

    Jika saja Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail mau adil, dia harus katakan bahwa puisi dengan nuansa “merah-darah” tidak ada hubungannya dengan peristiwa 1 Oktober karena para penyair yang bersimpati dengan Lekra sudah terbiasa menggunakan metafora macam itu bertahun-tahun jauh sebelum 1965.

    Itu bisa dibaca dari puisi Njoto berjudul “Merah Kesumba” yang diterbitkan pada Maret 1961 atau puisi Roemandung berjudul “Darah Merah di Wadjah Duka” yang ditulis di Pematangsiantar pada April 1958 dan diterbitkan Harian Rakjat pada 7 Juli 1962.

    Sayangnya ini tak dimuat oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail di “Prahara Budaya”. Bukankah menggelikan jika mereka disebut tahu bahwa beberapa tahun ke depan akan terjadi peristiwa 1 Oktober 1965.

    Saya dulu percaya bahwa setiap orang-orang Lekra memang terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965, ya karena buku “Prahara Budaya” ini. Untung saja saya punya kesempatan untuk menelusuri sumber-sumber asli koran-koran pada zaman itu dan lebih teliti serta berhati-hati memamah “Prahara Budaya”.

    Bagaimana dengan orang-orang yang tak punya akses pada sumber-sumber itu? Kasihan sekali jika mereka percaya bahwa para Mawie dan para penyair Lekra sudah tahu jauh-jauh hari peristiwa berdarah 1 Oktober 1965.

    “Prahara Budaya” tidak cukup adil memberi tempat dan menggambarkan PKI-Lekra-Pram. Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dan DS Moeljanto hanya memajang tulisan-tulisan yang menggambarkan wajah seram PKI-Lekra-Pram dan menggiring pembaca untuk sampai pada kesimpulan itu dengan menerakan komentar-komentarnya sendiri.

    Hanya dengan membaca “Prahara Budaya”, kita hanya akan mendapat cerita keganasan PKI yang menggerebek mesjid di Kanigoro tanpa akan pernah tahu bahwa PKI yang sama pernah membangun dan merehab belasan mesjid di Sumatera pada 1964. Hanya dengan membaca “Prahara Budaya”, kita hanya akan mendapat gambaran PKI-Lekra-Pram sebagai subyek-subyek yang membakari buku dan memberangus kebebasan berpikir orang-orang Manikebu (dalam istilah Pram) atau Manifestan (dalam istilah Wiratmo Soekito).

    Hanya dengan membaca “Prahara Budaya”, kita tidak akan pernah menyadari satu hal penting: bahwa PKI-Lekra-Pram juga sepaham dengan Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dalam soal moralitas.

    Belakangan saya membacai koran-koran lama, termasuk Harian Rakyat dan Bintang Timur. Salah satu hal yang baru saya sadari, dan tak akan pernah Anda sadari jika hanya membaca Prahara Budaya, adalah bahwa PKI-Lekra adalah organ yang getol sekali mengampanyekan soal moralitas, seperti juga Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail di hari-hari belakangan.

    Hanya membaca “Prahara Budaya”, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyadari bahwa PKI-Lekra amat getol mengampanyekan anti buku-buku cabul, majalah-majalah cabul, film-film cabul, sastra cabul hingga pakaian-pakaian cabul.

    Wakil CC PKI Njoto ketika pada 29 Desember 1954 naik mimbar di gedung bioskop Radjekwesi Bodjonegoro, Jawa Timur. Sebagaimana digambarkan Harian Rakjat edisi 5 Februari 1955, malam itu Njoto tak mengepit berlembar-lembar kertas pidato, sebagaimana Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail lakukan di Taman Ismail Marzuki ketika berpidato ihwal Gerakan Syahwat Merdeka (GSM) atau pun di ruang auditorium UNY sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Pendidikan Sastra.

    Njoto, malam itu, berbicara mengenai sikap PKI atas demoralisasi masyarakat, khususnya bagi anak-anak pelajar. Njoto bilang: “PKI menjokong setiap usaha jang akan memberantas demoralisasi, tidak sadja dikalangan peladjar, tetapi dikalangan manapun. Sekarang ini, tidak sedikit orang jang suka meremehkan pengaruh jg ditimbulkan oleh film2 tjabul, buku2 tjabul dan musik tjabul. Ibu2 dan bapak2, djuga guru2, lebih daripada saja tentu tahu betapa merusaknja barang2 tjabul itu bagi watak dan sifat anak2 kita. Pengaruh jang djelek itu sudah demikian meluasnja, sehingga tidak sedikit anak2 kita jang menanggalkan pakaiannja jg nasional, pakaiannya jang normal, dan lebih suka memakai tjelana jang saja sebut sadja ,,tjelana potlot”.”

    Dalam usaha membendung keganasan “barang2 tjabul” itu PKI jauh lebih keras tindakannya. Njoto dalam pidato yang sama tak lupa berjanji merencanakan suatu mosi menuntut pelarangan segala sesuatu yang cabul kepada Parlemen. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) lantas memfasilitasi sarasehan besar “Demoralisasi Peladjar” yang digelar selama sepekan pada 27 Februari s/d 5 Maret 1955 di Jogjakarta.

    Lekra cabang Jogja pernah membuat program melakukan sweeping atas pemakai baju-baju norak nekolim atau you-can-see. Bagi PKI dan eksponen Lekra, pakaian-pakaian cabul semacam you-can-see dan bikini, film cabul, sastra cabul, maupun majalah cabul bukan soal sepele. Ia adalah bagian dari arus revolusi kebudayaan yang mesti dibersihkan dari perikehidupan masyarakat.

    Dan mereka konsisten dengan sikap penentangan itu. Ada sekira sepuluh tahun rentang antara pidato Njoto dan tindakan Panglima Daerah Angkatan Kepolisian X Jawa Timur di Surabaya, Drs Soemarsono, yang menyerukan bahwa “disamping terhadap lagu2 ngak-ngik-ngok sebangsa the beatle, rok n roll, AKRI akan mengambil tindakan tegas terhadap mode2 pakaian jang berbau nekolim”.

    Pada 8 Juli 1961, Harian Rakjat bersikap keras terhadap film-film Amerika yang dianggap dipenuhi adegan mesum, seks dan mengajarkan kekerasan. Tulisan yang secara jelas menerangkan sikap PKI dalam hal tulisan dan tayangan seks dan kekerasan itu terpajang manis dalam judul “Hanja Menghendaki Sex dan Kekerasan”.

    Majalah-majalah yang dianggap cabul seperti Playboy dirazia yang dalam bahasa kartun Harian Rakjat edisi 8 Agustus 1965 merupakan sampah-sampah berbau Amerika yang sepantasnya dibuang. Sejalan dengan itu, Badan Kontak Organisasi Wanita Indonesia Djawa Timur (BKOWI) di Surabaya juga mengeluarkan pernyataan menertibkan peredaran buku-buku dan majalah yang tak sesuai dengan kepribadian nasional. Keluarnya pernyataan itu merupakan respons langsung dari beredarnya kisah-kisah bergambar saru nan mesum yang tak pantas dilihat, “Keluarga Miring” No 8, 9, 10 terbitan Semarang tahun 1965.

    Standar moral PKI, dalam hal beginian, relatif keras. Soedjojono, pelukis yang oleh Claire H0lt dalam studinya tentang sejarah seni di Indonesia maupun dalam disertasi Farida Soemargono di Ecolo des Hautes Estudes en Scien Sociales (Paris) disebut sebagai penubuh gagasan realisme (sosialis) Indonesia dalam seni rupa Indonesia ketika ia bergelut di Jogjakarta pada akhir 1930-an hingga awal 1950-an (kurang lebih seperti posisi Pram sebagai penganjur realisme sosialisme dalam kesusastraan), sampai harus dipecat karena menolak meminta maaf dan ampun setelah ia berpoligami dengan menikahi istri mudanya yang bernama Rose Pandanwangi (sama bukan dengan Partai Bulan Bintang yang berazas Islam ketika memecat Zaenal Maarif gara-gara berpoligami?). Sikap Aidit tergolong keras dalam perkara moral macam beginian.

    Apakah pernah Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail mengakui “sumbangan” PKI-Lekra dalam perkara beginian? Apakah ada pengungkapan wajah lain PKI-Lekra dalam perkara beginian dalam buku “Prahara Budaya”?

    Apakah Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail kesulitan menemukan klping-kliping seperti itu? Saya pastikan tidak mungkin.

    Jika Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dengan mudah menampilkan kliping-kliping tulisan yang dengan telanjang menganjurkan pengganjangan terhadap Menikebu, jika mau dia juga bisa dengan mudah menemukan dan menampilkan sikap moral PKI-Lekra dalam soal seks, gambar mesum, film porno dan kekerasan. Kampanye pengganjangan Manikebu sama banyaknya dengan pengganjangan bikini, playboy, film porno, buku cabul, majalah cabul (Anda akan menyadarinya jika menyambangi langsung koran-koran pada masa itu, terutama Harian Rakyat dan Bintang Timur).

    Lantas kenapa yang beginian tidak diberi tempat dalam “Prahara Budaya”? Bagi saya, cukup jelas, “Prahara Budaya” memang diabdikan untuk menggelar kampanye untuk membangun citra yang buruk terhadap PKI-Lekra-Pram.

    Apakah pernah orang-orang berpikir bahwa PKI-Lekra punya standar moral yang jelas dalam perkara kecabulan? Tidak bukan? Orang hanya tahu keburukan dan keganasan PKI-Lekra. Dan buku “Prahara Budaya”, bagi saya, adalah salah satu eksponen terpenting dari proyek besar stigmatisasi itu.

    Buku “Prahara Budaya” memang tidak meyakinkan untuk menjelaskan keutuhan sepakterjang PKI-Lekra-Pram. “Prahara Budaya” baru meyakinkan dalam hal menggambarkan keburukan dan keganasan PKI-Lekra-Pram.

    *****

    Arya,

    Saya menemukan kesejajaran sikap dan standar moral PKI-Lekra dengan polah Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail hari-hari belakangan ini yang juga doyan betul mempropagandakan sikap anti-karya sastra cabul, novel cabul, film cabul dan majalah cabul melalui peristilahan (dengan gaya menggunakan akronim yang tidak beda dengan PKI-Lekra-Pram), macam SMS (Sastra Mazhab Syahwat), GSM (Gerakan Syahwat Merdeka) atau FAK (Fiksi Alat Kelamin).

    Ketika ditanya soal penggunaan akronim-akronim macam itu, GM (dalam komentarnya atas Pernyataan Ode Kampung) berkomentar dingin: “Sepertinya akronim-akronim lagi naik daun sekarang.”

    Bedanya, Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail mengalasdasari dengan dalil-dalil kitab suci sementara PKI-Lekra mengalasdasari dirinya dengan dalil-dalil revolusi anti-Nekolim yang dimuntahkan dengan begitu bersemangat di banyak sekali kesempatan oleh Bung Karno.

    Jika dulu Njoto atau Aidit atau PKI atau Lekra saling bajak-membajak dengan pemerintah c.q Soekarno untuk melakukan apa yang disebut GM sebagai “memberangus kebebasan berpikir”, itu pula yang sepertinya sedang diusahakan oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail yang datang ke Parlemen untuk meminta kurikulum 2004 yang menghilangkan kata PKI dalam peristiwa 1965 untuk dibatalkan, dalam kosa kata PKI: “diganjang”. (Untuk mengetahui keterlibatan Taufiq Ismail dalam upaya membatalkan kurikulum 2004 bisa dibaca di sini dan di sini)

    Anda bisa membaca wawancara teman sekantor saya dengan sejawaran senior Anhar Gonggong yang menguak peristiwa di mana Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail datang ke Parlemen memohon-mohon agar buku sejarah berbasis kurikulum 2004 dilarang dari peredaran. Kata Anhar Gonggong ketika itu: “Faktanya pemerintah lebih mendengar Taufiq Ismail daripada kami para sejarawan.” (komentar Anhar Gonggong selengkapnya bisa dibaca di sini)

    Dari situlah asal muasal pembakaran buku pelajaran sejarah berbasis kurikulum 2004 oleh Nur Mahmudi Ismail, orang yang pernah Anda coblos dalam Pemilihan Umum di Depok tapi belakangan Anda mengaku mencabut mandat Anda padanya.

    Pembakaran buku dimulai oleh sejumlah orang, termasuk Taufiq Ismail, yang menginginkan agar buku pelajaran sejarah berbasis kurikulum 2004 dihapuskan. Mereka, termasuk juga Taufiq Ismail, mengusahakan hal itu dengan banyak cara, termasuk mendatangi parlemen. Kebetulan parlemen banyak diisi oleh orang-orang yang memang alergi dengan segala macam yang berbau PKI. Kompak sudah. Klop betul.

    Maka keluarlah pelarangan buku pelajaran sejarah kurikulum 2004 oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan itulah Nur Mahmudi membakar buku. Setelah itu, keluarlah pernyataan sikap menolak pembakaran buku. Setelah itu, Anda mengritik pernyataan sikap itu sebagai mengandung ommision of fact karena tidak mencantumkan pembakaran buku (yang katanya) dilakukan oleh Pram, seraya pada saat yang sama menyebut terus menerus buku “Prahara Budaya” yang disusun oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail, orang yang justru rajin menuntut pelarangan buku sejarah berbasis kurikulum 2004 yang jadi prolog alias asal muasal pembakaran buku oleh Nur Mahmudi.

    Bagaimana bisa kita menganjurkan untuk melawan alpa dan ommision of fact dengan merekomen buku “Prahara Budaya” yang hanya menghadirkan sisi buruk PKI-Lekra-Pram seraya pada saat yang sama menghilangkan banyak hal penting dari sisi lain PKI-Lekra-Pram?

    Lagipula, buku itu disusun oleh orang yang justru rajin menuntut pelarangan buku sejarah berbasis kurikulum 2004 yang kelak menjadi pangkal pembakaran buku.

    Anda jangan lupa asal muasal sengkarut kelakuan Nur Mahmudi Ismail membakari buku. Karena pelarangan buku sejarah dan pembakaran buku pelajaran sejarah itu satu paket; sebab yang kedua tak mungkin terjadi tanpa kejadian yang pertama.

    Apakah Anda menyebutkan peran Sang Penyusun buku “Prahara Budaya” dalam sengkarut pelarangan buku sejarah yang akhirnya berujung pada pembakaran buku sejarah? Tidak bukan?

    Jika benar tuduhan Anda bahwa Pram membiarkan atau menganjurkan pembakaran buku, hal yang sama mesti Anda jelaskan di mana posisi Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail dalam pelarangan buku sejarah yang akhirnya berujung pada pembakaran buku.
    Itu baru adil namanya.

    ****

    Arya,

    Anda, seperti juga “Prahara Budaya”, tidak salah ketika menyebut adanya pembakaran buku yang tidak bisa tidak melibatkan PKI-Lekra-Pram, langsung atau tidak, berikut selisih derajat keterlibatan dan peran mereka masing-masing.

    Perpustakaan USIS di Surabaya diserbu dan dibakar jam 18.30 pada 8 Desember 1964 dan diberitakan di Harian Rakjat pada terbitan 9 Desember 1965. Sebelumnya, pada 5 Desember 1964, mereka yang menamakan dirinya Front Pemuda, menyerbu gedung USIS dan lantas membakar buku-buku milik USIS di Jakarta.

    Penyerbuan dan pembakaran itu dilakukan setelah mereka menghadiri Rapat Umum Setiawakan dengan Rakyat Kongo yang menolak invasi Amerika dan Belgia ke Kongo. Peristiwa ini kemudian diberitakan sebagai headline di halaman muka Harian Rakjat pada edisi Sabtu, 5 Desember 1964.

    Pada hari yang sama dengan terbitnya Harian Rakjat dengan headline itu, nyaris semua surat kabar dI Jakarta juga memberitakannya. Harian Suluh Indonesia, Warta Bhakti, Duta Masjarakat, Sinar Harapan dan Bintang Timur memberitakan peristiwa USIS dan Rapat Umum Setiakawan dengan Rakjat Kongo dengan nada simpatik, sementara Merdeka (yang dipimpin oleh BM Diah, orang yang mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme) dan Berita Indonesia (yang didirikan salah seorang sahabat HB Jassin, Anas Ma’ruf, yang produktif menerjemahkan karya-karya Tagore, Steinbeck hingga Kabawata) bersikap antipati dengan penyerbuan dan pembakaran USIS itu.

    Bagaimana sikap Lekra?

    Saya belum menemukan pernyataan resmi Lekra ihwal penyerbuan dan pembakaran buku milik USIS. Yang saya temukan adalah sikap resmi Pmpinan Pusat Lekra yang menuntut penutupan USIS. Sikap resmi Lekra itu terbaca jelas di halaman muka (persisnya di pojok atas bagian kanan) Harian Rakjat dalam judul berita: “PP Lekra Dukung Tuntutan Warta Berita: Tutup USIS dan Pusat Kebudajaan AS”.

    Foto pembakaran buku macam itu tidak hanya bisa didapatkan dari buku “Prahara Budaya”. Foto yang sama bisa didapatkan pula, misalnya, pada koran-koran masa itu. Juga bisa ditemukan dalam memoar yang ditulis oleh Duta Besar Amerika pada periode itu, Marshal Green, yang berjudul “Indonesia: Crisis and Transformation 1965-1968” (yang edisi terjemahannya pernah diterbitkan oleh Grafiti).

    Fakta itu terlalu telanjang untuk dilewatkan begitu saja, dan saya tidak pernah berniat menggelapkan fakta itu.

    Saya tidak tahu kenapa para penandatangan pernyataan sikap menolak pembakaran buku tidak menyebutkan ini (satu misteri yang membuat kawan saya, Ikram Putra, penasaran bukan main!). Biarlah para penandatangan itu yang menjawabnya, karena saya memang tidak ikut menandatangani, kendati sikap saya jelas-jelas menolak dan melawan pembakaran buku berdasar dalih apa pun.

    Tetapi, jika pun mau adil dan dengan semangat untuk membicarakan sejarah secara jernih dan proporsional, mesti dijelaskan secara fair juga posisi dan dalam skala apa keterlibatan mereka, dan tidak dengan serta merta memukul rata semuanya sebagai “para pembakar buku” seperti yang dipakai Arya dalam tiga tulisan sebelumnya, yang lantas diperbaiki frasenya ditulisan Arya yang terakhir.

    Gaya pukul rata ini diadopsi dari “Prahara Budaya”. Kalau pinjam istilah anak sekarang, “Prahara Budaya” banget!

    Dan juga jika mau adil, “Prahara Budaya” dan juga Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail sebaiknya menjelaskan pula sikap moral PKI-Lekra-Pram dalam hal moralitas terhadap seks, pornografi dan kekerasan; hal ihwal yang belakangan juga digembor-gemborkan oleh Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail. Karena itu satu paket.

    Jika saja Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail menyusun “Prahara Budaya” dengan cara seperti, misalnya, Vedi R. Hadiz dan David Bourchier ketika menyusun buku “Indonesia Politics and Society: A Reader”, saya barangkali bisa lebih menghormati “Prahara Budaya”.

    Buku yang disusun oleh Vedi dan Bourchier itu berisi kliping-kliping tulisan atau artikel atau manuskrip yang dianggap bisa menggambarkan dan mewakili gagasan politik yang penting selama masa Orde Baru.

    Berbeda dengan “Prahara Budaya”, buku tersebut hanya menyajikan kata pengantar panjang plus anotasi dan tidak mencampurbaurkan antara opini penyusunnya dengan bahan-bahan kliping yang ditampilkan. Pembaca bisa memilah dengan baik mana yang merupakan sikap penyusun dan mana kliping aslinya. Penyuntingan memang dilakukan, tetapi penyuntingan itu dilakukan dengan tidak banyak mengubah aslinya.

    ****

    Arya,

    Sekarang mari kita omong-omong sebentar mengenai hubungan Lekra dan PKI.

    Saya mencoba mengerti jika Anda, dalam tulisan terakhir, menyebut Lekra sebagai organ PKI di bidang kebudayaan dan kesenian.

    Tetapi, penyebutan Lekra sebagai organ atau alat PKI tidak sepenuhnya bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan antara PKI-Lekra. Berhenti hanya dengan menyebut Lekra sebagai organ apalagi alat PKI, bagi saya, berpeluang menghilangkan banyak detail sejarah termasuk kompleksitas hubungan antara Lekra-PKI.

    Bagi saya, detail sejarah seperti itu, mau tidak mau, mesti diikutsertakan jika kita memang ingin berbuat adil dan menyajikan sejarah secara proporsional. Detail seperti itu mesti dijelaskan jika kita ingin lolos dari jeratan ommision of fact. Berhenti dengan predikat “organ atau alat PKI” saja, bagi saya, rentan untuk terjebak pada gaya berpikir “pukul rata” yang kurang kondusif bagi upaya menebarkan pemahaman sejarah yang lebih proporsional dan koheren dengan kenyataan.

    Dengan semangat mengeliminasi gaya berpikir pukul rata yang mudah membawa kita pada kubangan ommision of fact, saya mencoba membagi pengetahuan dan informasi yang saya ketahui mengenai hubungan antara Lekra dan PKI.

    Semua orang tahu bahwa antara Lekra dan PKI punya hubungan yang khusus. Menjadi ommision of fact jika ada yang bilang bahwa Lekra dan PKI sama sekali tak memiliki hubungan apa pun. Kedekatan keduanya terlalu telanjang untuk dilenyapkan begitu saja.

    Kedekatan antara PKI-Lekra dan kedekatan keduanya dengan Soekarno begitu jelas pada periode Demokrasi Parlementer. Unsur Soekarno ini penting karena sekuat-kuatnya PKI atau Lekra, mereka tak ada artinya tanpa Soekarno. Ketiga-tiganya sama-sama doyan mereproduksi jargon-jargon revolusioner, Manifesto Politik, Neo-kolonialisme dan imperialisme dan pada semangat pada revolusi yang dibayangkan akan mamupu membebaskan Indonesia dari feodalisme dan imperialisme.

    Seperti yang ditunjukkan oleh Rex Mortiner dalam studinya tentang komunisme Indonesia pada masa Soekarno, kadang ucapan PKI, ucapan pengurus Lekra atau pun ucapan Soekarno hampir-hampir tak bisa dibedakan lagi. Faktor penting Soekarno ini tak dijelaskan dengan memadai oleh “Prahara Budaya”, seakan-akan Lekra-PKI sajalah pihak yang bertanggungjawab.

    Tetapi seberapa dekat sih hubungan Lekra-PKI? Apakah sedekat antara Barisan Tani Indonesia (BTI) atau Pemuda Rakyat (PR) dengan PKI? Seberapa kuat jaring komando antara PKI dengan Lekra?

    Yang saya tahu, sampai munculnya Pageblug 1965, Lekra “gagal dikomuniskan” oleh Aidit dan PKI. “Gagal dikomuniskan” di situ artinya Lekra tidak pernah menjadi organ milik PKI seperti yang Anda bilang di tulisan terakhir Anda. Hal yang sama berlaku juga pada Gerwani.

    Upaya mengkomuniskan Lekra atau Gerwani biasanya dilakukan dalam kongres-kongres resmi organ-organ tersebut. Jika PKI gagal mengkomuniskan mereka secara resmi, PKI biasanya lantas membentuk sendiri organ-organ yang dia inginkan.

    Karena itulah PKI akhirnya membuat Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner (KSSR) yang akhirnya menjadi organ atau onderbouw resmi PKI. Karena Gerwani “gagal dikomunsikan”, maka PKI akhirnya membentuk organ resmi yaitu Wanita Komunis.

    Lekra tidak pernah menjadi onderbouw resmi PKI sebagaimana BTI, PR, CGMI, atau SOBSI, atau kalau sekarang seperti Banser bagi PKB atau Gerakan Pemuda Ka’bah bagi PPP.

    Bahwa ada orang-orang komunis di tubuh LEKRA, itu jelas dan terlalu telanjang untuk dilenyapkan. Salah satu simpul hubungan antara Lekra dan PKI paling telanjang terlihat dari keberadaan Njoto di Lekra. Njoto pula salah satu orang yang ikut menggodok pendirian Lekra.

    Tetapi antara Lekra dan PKI bukannya identik. Perbedaan tajam antara keduanya bukan sekali dua muncul. Sejumlah tokoh Lekra menolak campur tangan berlebihan dari partai. Instruksi-instruksi Partai yang datang seperti sabda sangat sering menjengkelkan tokoh-tokoh kunci Lekra.

    Puncak perbedaan itu ya ketika PKI berniat mengkomuniskan Lekra pada 1964. Njoto sendiri, yang pernah dijuluki Brother Number Two yang merupakan Wakil Ketua CC PKI, terlibat dalam penolakan itu. Njoto pernah bilang pada koleganya di CC PKI bahwa cukuplah dirinya saja yang ada di Lekra dan tak usah sampai mengkomuniskan Lekra.

    Dalam salah satu perbincangan singkat antara Muhidin M Dahlan (rekan sekantor yang sedang meneliti koran-koran kiri di masa lalu) dan saya dengan Martin Aleida di gang menuju TIM, Martin sempat kurang lebih sempat bilang: “Seandainya PKI menang, orang-orang seperti Pram dan Njoto barangkali akan dihabisi oleh PKI.”

    “Kami menolak. Saya juga menolak, karena tidak bisa, misalnya, seorang Pram diperintah menjadi merah. Begitu juga yang lain. Nggak bisa,” tegas Oey Hay Djoen, orang yang saya lihat datang pada malam terakhir kehidupan Pramoedya.

    Orang-orang seperti Pram, Rivai Apin, atau Soedjojono terlalu kokoh untuk diperintah ini dan itu atau disuruh menulis dan melukis begini dan begitu. Dalam kata-kata Oey, “Mereka semua sudah harimau sebelum Lekra dibentuk.”

    (Barangkali ini seperti Tan Malaka, yang kendati seorang komunis, tetapi cukup jelas ia tidak bisa diperintah semau-maunya oleh Komintern. Itulah sebabnya Hatta pernah mngeluarkan komentar yang terkenal mengenai Tan Malaka sebagai orang yang tulang punggungnya terlalu keras untuk membuatnya tunduk pada Stalin.)

    Uraian yang sama bisa dibaca dalam tulisan Joebar Ajoeb berjudul “Mocopat Kebudayaan”. Joebar juga menegaskan rendah dan cairnya kendali PKI terhadap Lekra.

    Jangan heran juga jika kita membaca memoar Kusni Sulang (yang sekarang menggunakan nama JJ Kusni), “Di Tengah Pergolakan: Turba Lekra di Klaten”, yang bingung bukan main kenapa penelitian kesenian yang dilakukannya kok bisa dipimpin oleh DN Aidit.

    Kebingungan Kusni, pernyataan Oey dan Joebar, bisa menggambarkan bahwa hubungan PKI-Lekra tidak sesederhana dan semudah seperti antara induk-semang dengan anak-semang atau antara pimpinan dan bawahan atau antara partai dengan onderbouw resminya. Bacaan-bacaan saya itu membut saya mencoba tidak gegabah menggunakan kata-kata jargon seperti “Lekra adalah organ atau alat PKI”.

    Stephen Miller, seorang sarjana dan peneliti dari Australia, penggambaran Lekra sebagai alat PKI tidak realistis karena seakan-akan ada jalur komando yang berasal langsung dari Moskow atau Peking melalui Politbiro PKI lalu diteruskan ke Pimpinan Pusat Lekra. Miller menyebutkan bahwa gaya “pukul rata” menyebut Lekra sebagai alat PKI dibangun secara sistematis dan dipertahankan dengan terus menerus oleh Orde Baru.

    Keith Foulcher (”Social Commitment in Litterature and the Arts”) sendiri berkesimpulan bahwa Lekra bukanlah organ apalagi alat PKI. Foulcher menyebut Lekra memang sealiran politik dengan PKI. Sementara Saskia Wieringa (“Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”) mencoba menggambarkan kerumitan hubungan itu dengan menggunakan istilah “Keluarga Komunis”. Istilah Keluarga Komunis itu oleh Antariksa (“Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-Lekra”) disebut sebagai penggambaran yang lebih pas bagi hubungan-hubungan lentur daripada hubungan formal-organisatoris yang bisa diperintah semaunya.

    Detail-detail seperti ini tidak akan pernah dapat kita temukan secara memadai dalam “Prahara Budaya”.

    Dengan caranya yang tersamar, “Prahara Budaya” menulis PKI dan Lekra dengan cara “PKI/LEKRA”. Pilihan menggunakan tanda hubung “/” punya implikasi linguistik yang tidak sederhana karena tanda “/” bisa diartikan bahwa dua entitas yang dipisah oleh tanda “/” itu sama persis atau bahkan identik, ketimbang tanda hubung “—“ yang bagi saya relatif lebih bisa menggambarkan bagaimana PKI dan Lekra beriringan dalam sejumlah hal tapi keduanya tidak kembar identik.

    PKI pernah ditulis dengan cara itu oleh Soe Hok Gie dalam studinya tentang Peristiwa Madiun 1948. Gie menulis “PKI/FDR” (Front Demokratik Rakyat). Tapi cukup jelas, FDR yang terdiri dari sejumlah partai-partai kiri pada waktu itu secara resmi memang mengabungkan diri kepada PKI yang waktu itu baru saja diambil alih oleh Musso yang baru kembali dari Sovyet. Pilihan Gie untuk menggandengkan PKI dengan FDR menjadi “PKI/FDR” bisa saya terima karena konteks dan argumennya begitu jelas dan tak mungkin saya tolak.

    Saya tidak sedang membangun kampanye positif bagi Lekra, PKI, Pram. Saya hanya mencoba membagi detail yang saya ketahui dari bacaan-bacaan yang saya miliki. Karena bagi saya, membaca detail-detail seperti ini merupakan kerja yang satu paket dengan upaya kita bersama untuk melawan ommision of fact.

    PKI dan Lekra dan juga Pram memang tak bisa cuci tangan dari kampanye menyingkirkan karya-karya para penulis Manikebu. “Prahara Budaya” dengan begitu bersemangat sudah mencoba menjlentrehkan soal ini.

    Tetapi, tiap kali menyebutkan itu, kita mesti menambahinya dengan keterangan dalam tanda kurung sejumlah detail yang mesti diketahui supaya kita semua tidak terangsang untuk terus-menerus menggunakan gaya dan frase-frase penuh jargon yang mencerminkan gaya berpikir pukul rata.

    Bagi saya, membuka diri pada detail-detail begituan memungkinkan kita untuk tidak secara enteng-entengan menggunakan gaya berpikir “pukul rata”, seperti ketika Anda menyebut tantangan terbuka saya sebagai bergaya Agitprop dan menekankan dalam tanda kurung bahwa Agitprop adalah “istilah milik PKI”, pada saat partai Murba dan partai lain sebenarnya biasa menggunakan istilah Agitprop.

    Itulah sebabnya saya menantang Anda untuk berbicara secara detail mengenai apa yang oleh Anda reproduksi terus-terusan dalam 3 tulisan sebelumnya sebagai pembakaran buku yang dilakukan oleh Pram. Karena saya percaya bahwa upaya untuk lolos dari jeratan ommision of fact dan propaganda sejarah bisa dimulai, salah satunya, dengan berbicara secara detail mengenai perkara-perkara yang kontroversial. Mungkin melelahkan dan tidak semua orang mau dan punya waktu untuk berpikir dan membaca detail-detail seperti ini.

    Itulah yang termuat dalam buku sejarah kurikulum 2004, yang memaparkan detail lima versi mengenai siapa sebenarnya otak peristiwa 1 Oktober 1965. Ini bagus saya kira. Sayangnya, kurikulum 2004 ini lantas dilarang menyusul desakan banyak pihak, termasuk Taufiq Ismail. Dan dari pelarangan itulah pembakaran buku menjadi dimungkinkan.

    Jika saja Anda mengritik pernyataan sikap dengan menggunakan kalimat (misalnya) “kenapa pembakaran perpustakaan USIS oleh organ-organ yang berafiliasi dengan PKI” tidak dimasukkan, saya tentu tidak akan pernah menantang Anda untuk berbicara secara detail. Tapi karena tiba-tiba Anda memilih untuk “mengaburkan” kenyataan sejarah yang kaya detail itu dengan frase-frase bergaya pukul rata seperti “Pram membakari buku-buku lawan ideologisnya”, maka muncullah saya untuk menantang Anda berbicara secara detail.

    Pernyataan GM bahwa penting untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf pada kesalahan yang diperbuat, bagi saya, lebih tepat disodorkan pada mereka-mereka yang terlibat dan menjadi pelaku sejarah, entah itu GM, Taufiq Ismail, Ajip Rosidi, Kusni Sulang, Hersri Setiawan, Martin Aleida, dll. Urusan merekalah itu mau mengakui dosa, meminta maaf atau meminta ampun atau apa pun yang mereka maui. Kita juga tidak bisa memaksa.

    Saya tidak ada urusan dengan itu karena tugas generasi sekarang bukan mengurusi orang-orang tua yang kadang menjengkelkan dan terus menerus mereproduksi dendam di antara mereka sendiri (seperti yang ditunjukkan oleh Ajip Rosidi ketika mengungkit-ngungkit kelakuan AS Dharta di harian Pikiran Rakyat pada saat Dharta baru saja meninggal beberapa bulan silam, yang langsung disambut dengan tulisan pelaku sejarah lainnya, Martin Aleida).

    Jika Anda menyebut rekonsiliasi, saya tentu saja tidak akan ikut-ikutan karena saya tidak berkonflik dengan siapa pun. Rekonsiliasi itu ya urusan mereka yang memang berkonflik dan mungkin masih saja membawa dendam hingga masa tuanya.

    Tugas generasi sekarang, barangkali saya atau Anda atau siapa pun yang memang berminat, adalah membicarakan sejarah penuh dendam dan sengkarut itu dengan cara yang jernih, membuka diri pada banyak detail, dan mau menerima tafsir lain dari yang kita percayai.

    Kita tidak perlu menunggu rekonsiliasi dan saling peluk-pelukan nan mengharukan dari orang-orang tua kita itu untuk bisa mengambil sikap dan pendirian dengan cara yang jernih dan logis terhadap sengkarut ini.

    ****

    Arya,

    Saya sepakat dengan Anda dalam hal melawan alpa dan melawan ommision of fact.

    Untuk perkara anti pembakaran buku dan penolakan ommision of fact, saya setuju dengan Anda tanpa perlu saya tahu apakah Anda pengagum atau pembenci Pram, apakah Anda pembaca karya-karya Pram atau bukan, apakah Anda menamai anak keduanya dengan mengadopsi nama fiksi buatan Pram atau Borges atau siapa pun. Itu semua gak penting bagi saya.

    Jika Anda mengajak saya untuk terlibat dalam upaya melawan alpa dan ommision of fact, saya dengan senang hati ikut bergabung, tapi tentu saja saya tidak akan merekomendasikan “Prahara Budaya” jika saya ditanya buku apa yang bisa menjelaskan secara utuh dan proporsional peran PKI-Lekra-Pram.

    Jika pun saya menyebutkan buku “Prahara Budaya”, pada saat yang sama saya akan menyebutkan buku Antariksa berjudul “Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-Lekra”, buku Keith Foulcher berjudul ”Social Commitment in Litterature and the Arts” atau bukunya Saskia Eleonora Wieringa yang berjudul “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia” dan tulisan-tulisan para aktivis Lekra (seperti Kusni atau Hersri Setiawan) sebagai buku-buku pembanding.

    Ini bukan sikap apriori seperti yang Anda tuduhkan pada Tossi atau Coen H Pontoh atau Budi Setiyono hanya karena mereka menyarankan Anda bersikap kritis terhadap “Prahara Budaya”. Saya sampai pada sikap seperti ini terhadap “Prahara Budaya” setelah saya membacanya dan membandingkannya dengan sumber-sumber lain.

    Doktor Honoris Causa Dokter Hewan Taufiq Ismail boleh-boleh saja menulis apa saja yang ia percayai dan yang ingin ia percayai. Kita tidak bisa dan tak boleh melarangnya seperti juga saya tak bisa dan tidak akan pernah melarang buku “Prahara Budaya”. Tapi saya pun boleh mengambil sikap untuk tidak memercayai begitu saja “Prahara Budaya”, satu anjuran yang sudah disampaikan oleh Budi Setiyono dan Coen H Pontoh, yang sepertinya tidak begitu Anda simak dengan baik-baik.

    Tentu saja saya bisa salah. Tentu saja saya bisa meleset. Tentu saja saya bisa keliru. Salah/meleset/keliru bukan hal tabu dalam polemik, yang tabu itu justru berdusta dan menutup-nutupi apa yang kita ketahui sebagai kenyataan dan kebenaran.
    Arya, semoga kita selalu diberkahi sikap adil sejak dari pikiran.

    Salam hormat,

    Zen Rachmat Sugito (orang yang Anda bilang menggunakan bahasa “bernuansa Agitprop” yang kata Anda merupakan “istilah milik PKI”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: