Arya Gunawan

Icon

Megawati dan Media

PADA peringatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Presiden Megawati Soekarnoputri menyesalkan sepak terjang pers yang dianggapnya banyak melontarkan kritik namun tidak memberi jalan keluar. “Kita jelas amat memerlukan kritik. Tetapi, sama perlunya adalah memberikan alternatif solusi dari apa yang dikritik itu, dan bila perlu bersedia menjadi pelaksana untuk membuktikan kebenaran dan keandalan alternatif yang ditawarkan tadi,” demikian presiden (Kompas, 9/2). Tulisan ini “terpaksa” mengkritik Megawati karena pernyataannya itu memiliki dua kelemahan pokok.

Pertama, tugas utama pers adalah menyampaikan kritik. “Journalism’s first obligation is to the truth,” kata Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (2001). Karena kewajiban pertamanya kepada kebenaran, pers sering harus membeberkan secara apa adanya, termasuk lewat kritik tajam. Di negara-negara dengan tradisi demokrasi tinggi, pers “memelototi” kinerja pemerintah (juga parlemen dan lembaga yudikatif), mengecam kebijakannya bila ada yang mengandung potensi salah, dan belum tentu memuji bila ada pada jalur yang benar. Kalau ada pers yang selain melontarkan kritik juga memberi jalan keluar, itu hendaknya dianggap sebagai “bonus”, bukan kewajiban.

Kedua, sebenarnya cukup banyak pers Indonesia yang mau memberi “bonus” berupa jalan keluar, seperti diinginkan Megawati. Harian Kompas dan majalah Tempo, misalnya. Selain kritik tajam, mereka tidak pernah alpa memberi masukan yang sebenarnya amat berharga. Nyaris tiada persoalan penting di negeri ini yang luput dari perhatian mereka: divestasi BCA, perpanjangan PKPS, dugaan ketidakberesan penjualan Indomobil, bencana banjir, kasus Tommy Soeharto. Namun, praktis tiada satu pun dari masukan berharga ini didengar pemerintah.

Topik lain adalah dugaan keterlibatan Akbar Tandjung dalam skandal Buloggate II. Dalam kasus ini majalah Tempo, misalnya, berkali-kali mengajukan usul konkret agar Kejaksaan Agung melacak aliran dana dari cek milyaran rupiah yang disebut-sebut disetor kepada Akbar. Namun, saran ini tidak pernah diacuhkan. Kalau Megawati serius dengan ucapannya agar pers memberi masukan konkret dan tidak asal kritik, semestinya sudah sejak awal dia memerintahkan Jaksa Agung untuk menuruti saran yang diajukan Tempo itu.

Perlu dicatat, sikap yang agak bercuriga terhadap pers juga diperlihatkan Megawati saat menerima Dewan Pers, Desember 2001. Menurut dia, pemberitaan pers tidak proporsional, kurang dalam, kurang cek dan ricek (Kompas, 29/12/2001). Selain itu, sempat juga muncul gagasan pemerintah, melalui Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, untuk meninjau kembali Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, karena dianggap telah memberi keleluasaan berlebihan kepada pers. Untung, berkat tekanan dari berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers, gagasan ini tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Bukan lagi anak emas

Megawati sebenarnya pernah menjadi “anak emas” pers dalam negeri dan tataran internasional. Pers bagai tidak pernah surut membelanya. Kala itu Megawati merupakan salah satu korban utama penindasan politik rezim Soeharto. Puncaknya, peristiwa 27 Juli 1996, saat markas PDI diserbu, dan Megawati mengokohkan dirinya sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Pers telah ikut mengantarkan Megawati menjadi tokoh nasional.

Perubahan mulai terjadi sejak menjadi wakil presiden, Oktober 1999, sebagian disebabkan urusan protokoler, sehingga tidak lagi gampang dihampiri. Sejumlah rekan wartawan menuturkan, sejak itu sulit untuk mendapatkan komentar Megawati. Situasinya bertambah sejak menjadi presiden. Sebuah situasi yang cukup menjengkelkan bagi wartawan yang biasa meliput kegiatan istana, terutama bila dibandingkan dengan dua presiden terdahulu, Abdurrahman Wahid dan BJ Habibie yang dikenal dekat dengan wartawan. Tentu dengan sedikit kekecualian pada Abdurrahman Wahid, yang menjelang akhir jabatannya juga selalu menyalahkan pers dan terkenal dengan ucapan yang sering diulangnya yaitu pers telah memelintir pernyataan-pernyataannya.

Pers Indonesia sebetulnya cukup berbaik hati dengan ikut menerapkan tradisi “bulan madu” yang lazim dilakukan di negara-negara demokratis yang maju. Tradisi ini menganggap, pemerintahan baru diberi tenggang waktu 100 hari, untuk menata diri dan menyusun rencana ke depan. Selama periode itu, pers tidak boleh mencerca. Untuk kasus Megawati, sampai periode itu berakhir November 2001, pers seperti menahan diri untuk tidak “menyerang”.

Mengingat kinerja pemerintah belum menunjukkan hasil nyata dalam menyelesaikan problem bangsa, maka pers mulai memainkan peran sebagai anjing penjaga yang kritis. Sejumlah lembaga pers bahkan melakukannya dengan amat provokatif. Tengok, misalnya, sebuah koran sore pada edisi pekan kedua Februari, keluar dengan judul Pemerintah Tak Serius Tegakkan Hukum. Atau judul berita utama Rakyat Merdeka (11/2/ 2002), Mega Takut Akbar. Hari berikutnya judul berita utama koran itu lebih keras, Kok Bisa…Presiden Gampang Ditipu, berkaitan dengan pernyataan Mega yang mengaku kesal terhadap laporan “asal ibu senang” yang sering diperolehnya saat berkunjung ke daerah.

Komunikasi politik

Megawati seyogianya membenahi kembali hubungannya dengan pers yang dulu pernah mesra, karena pers (dan media umumnya) merupakan alat penting baginya untuk melakukan komunikasi politik. Banyak pihak menilai, komunikasi politik ini merupakan salah satu titik lemah Megawati. Kelemahan ini sebenarnya mirip dengan yang terjadi pada rezim Abdurrahman Wahid, meski perwujudannya berbeda. Jika Abdurrahman Wahid memiliki banyak juru bicara resmi (Wimar Witoelar, Adhie Massardi, Yahya C Staquf, Wahyu Muryadi), maka pada Megawati posisi juru bicara ini tidak begitu jelas. Memang ada Pramono Anung, Sutjipto, Roy BB Janis, dan Bambang Kesowo, yang kerap mengeluarkan komentar, mengatasnamakan Megawati. Namun, komentar mereka kadang-kadang saling bertabrakan.

Di negara-negara demokratis maju, komunikasi politik adalah keniscayaan. Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, misalnya, memiliki tim komunikasi politik yang tidak sekadar menjadi juru bicara, bahkan berperan sebagai apa yang dikenal dengan spin doctor (ahli membangun citra lewat media). Tim inilah yang merumuskan topik apa yang harus dikomentari, bagaimana mengomentarinya, bahkan sampai pada pemilihan tempat dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya.

Megawati sebenarnya tinggal memofidikasi contoh ini. Jika mau melakukannya, berarti sudah menambal salah satu lubang kelemahan pemerintahannya. Bahkan, boleh jadi pers akan dengan tangan terbuka menawarkan bulan madu kedua. Apalagi jika komunikasi politik yang baik itu dilengkapi langkah nyata untuk membenahi keadaan bangsa yang kian berantakan di segenap lini.

Filed under: Jurnalisme, Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: