Awas, Periuk Api!

Salah satu kesimpulan cukup penting yang muncul dari pertemuan ke-20 Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (Mabbim), September tahun lalu adalah tentang 400 ribu kata dan istilah Bahasa Melayu yang telah berhasil disepadankan di antara para pengguna bahasa ini di tiga negara “serumpun”, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penyelarasan kata dan istilah di antara ketiga negara ini tentu dapat memperat hubungan bertetangga; sedikit-banyak mungkin bisa menjadi peredam berbagai gesekan yang belakangan cukup kerap terjadi, mulai dari urusan tenaga kerja, penebangan liar hutan, hingga perkara asap.

Namun jalan untuk memperbanyak kata dan istilah yang selaras ini agaknya masih panjang. Jika Anda orang Indonesia yang kebetulan sedang berada di Bandar Seri Begawan, sempatkanlah melepas waktu di sekitar ruas Jalan Sultan. Di jalan yang terletak di pusat ibukota Brunei Darussalam itu, pada ujung yang dekat ke kantor pelabuhan, berderet sejumlah toko. Nama toko-toko ini mungkin akan “tak berbunyi” di telinga sebagian besar kita, kendati menggunakan Bahasa Melayu: “Restoran Rosmawati binti Kamis dan Anak-Anak”, di sebelahnya ada “Kedai Jam Timur”, lalu ada “Restoran Gerak Bersatu”, “Syarikat Optik Bantu Cerah”, “Kedai Emas dan Jam Bermutu Tulin”, “Sharikat Optik Anak Besar”, dan “Gedung Serbaneka Indah Mewah Sdn. Bhd.”

Filed under: Bahasa

Transparansi Badan Usaha Milik Negara

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada Mei 1998, kelompok prodemokrasi di Indonesia bergegas menyiapkan seperangkat rancangan undang-undang yang dianggap dapat menjamin terbukanya arus informasi setelah dikendalikan lebih dari tiga dasawarsa di bawah pemerintah Soeharto. Ketiga RUU tersebut masing-masing tentang pers, penyiaran, dan kebebasan memperoleh informasi. RUU tentang pers melewati jalan yang relatif mulus, karena hanya butuh waktu sekitar setahun sampai ditetapkan sebagai UU pada September 1999. RUU tentang penyiaran menempuh jalan yang agak lebih panjang, sekitar empat tahun, sebelum disahkan pada November 2002.

Adapun RUU tentang kebebasan informasi harus melewati jalan yang jauh lebih panjang dan berliku. Sejak rancangan pertama diajukan di awal 2001 silam, hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat belum juga mengesahkannya. Penyebab utama tersendatnya proses kelahiran UU kebebasan informasi ini adalah banyaknya kepentingan yang terlibat. Di satu pihak, ada kelompok yang ingin melihat ruang keterbukaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Adapun di pihak lain, ada pihak pemerintah yang secara umum masih khawatir terhadap akses yang luas dan transparan itu, entah karena alasan ketidaksiapan perangkat dan tata laksana, entah karena memang tak ingin praktek-praktek “sulapan dan tak terpuji” yang selama ini terjadi akan tampil telanjang berkat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut.

Filed under: Media